REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar mengatakan Hamas siap melakukan negosiasi dengan Israel perihal pertukaran tahanan. Hal itu disampaikan setelah Kepala Badan Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel mengunjungi Jalur Gaza.
“Masalah pertukaran tahanan melihat beberapa pergerakan pada masa lalu, tapi hal itu terhenti karena apa yang dialami Israel,” kata Sinwar pada Senin (31/5), dilaporkan Times of Israel. Pernyataan Sinwar tersebut mengacu pada kekacauan politik di dalam negeri Israel dan perhelatan pemilu yang berulang selama dua tahun terakhir.
Pejabat tinggi Hamas Khalil al-Haya adalah salah satu pejabat yang bertemu dengan Abbas Kamel saat dia mengunjungi Gaza. Al-Haya mengungkapkan, terdapat beberapa isu yang dia bahas bersama Kamel. “Yang terpenting adalah perlunya mewajibkan kekuatan pendudukan (Israel) untuk menghentikan agresinya ke Gaza, Yerusalem, Sheikh Jarrah, dan semua wilayah Palestina,” ujarnya, dilaporkan Aljazirah.
Dia mengatakan Israel juga harus mencabut blokadenya terhadap Gaza yang telah berlangsung sekitar 14 tahun. “Jika ini terjadi, ketenangan dan stabilitas bisa kembali,” kata al-Haya.
Pada Ahad (30/5) lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Sameh Shoukry mengadakan pertemuan dengan Menlu Israel Gabi Ashkenazi di Kairo. Mereka membahas tentang potensi penerapan gencatan senjata permanen dengan Hamas yang mengontrol Jalur Gaza. “Kami akan membahas pembentukan gencatan senjata permanen dengan Hamas, mekanisme memberikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza dengan peran penting yang dimainkan komunitas internasional,” kata Ashkenazi lewat akun Twitter pribadinya saat tiba di Kairo.
Menurut keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir, pada kesempatan itu Shoukry menekankan perlunya Israel menahan diri dari semua praktik yang menyebabkan eskalasi, terutama di wilayah Palestina. Shoukry mengatakan Israel harus mempertimbangkan kepekaan khusus terkait Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa, dan semua situs suci Islam serta Kristen di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
