REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampanye #StopHateForProfit tampaknya kian dilirik banyak perusahaan besar. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 180 perusahaan yang bergabung dalam gerakan boikot iklan di raksasa media sosial Facebook maupun anak perusahaannya, Instagram itu.
Dilansir laman Hollywood Reporter, Selasa (30/6), kini giliran Starbucks dan Levi's, sudah mulai bergabung dalam gerakan boikot. Kampanye ini sebagai bentuk dorongan agar media sosial lebih perhatian mengatasi ujaran kebencian, rasisme, kekerasan maupun hoaks yang bersebaran.
Dua perusahaan itu pun mencabut pendanaan iklan mereka di media sosial. CNBC melaporkan bahwa Starbucks akan menghentikan sementara iklan di semua platform media sosial, tetapi terus mengunggah promosi tidak berbayar.
"Kami percaya dalam menyatukan komunitas, baik secara langsung dan daring, harus menentang kebencian," kata Starbucks dalam sebuah pernyataan.
Starbucks mengklaim masih banyak yang harus dilakukan untuk menciptakan komunitas daring yang ramah dan inklusif. Para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan perlu bersatu untuk mendukung perubahan yang nyata.
Merek jenama Levi's juga meminta Facebook mengambil tindakan untuk menghentikan kesalahan informasi dan kebencian pada platformnya. Levi's juga mencabut sementara semua iklan di platform Facebook dan Instagram.
Kampanye StopHateForProfit diinisiasi sejak 17 Juni oleh sebuah kelompok Anti-Pencemaran Nama Baik, antara lain, NAACP, Sleeping Giants, Color of Change, Free Press, dan Common Sense. Kampanye ini meminta perusahaan untuk menangguhkan iklan di Facebook dan anak perusahaannya, Instagram mulai bulan Juli.
Sejak peluncuran kampanye, ritel pakaian, Patagonia, The North Face dan Arc'teryx, perusahaan peralatan outdoor REI, perusahaan teknologi Dashlane dan Upwork adalah yang pertama bergabung dalam gerakan boikot. Belakangan, disusul Ben & Jerry's, Magnolia Pictures, Hershey's, Mozilla, Verizon, Coca-Cola, Honda hingga Unilever.
Sebelumnya, Facebook menghadapi kritik pedas karena dianggap membiarkan informasi yang salah dan konten rasis pada platform, termasuk postingan dari Presiden AS Donald Trump yang telah secara luas dikecam sebagai ujaran penghasut kekerasan. CEO perusahaan Mark Zuckerberg bersikeras Facebook tidak akan mengatur pidato daring.
Menurutnya, perusahaan swasta sebisa mungkin dalam posisi yang independen dan bukan menjadi penentu kebenaran. Namun sejak boikot iklan mulai mendapatkan momentum, Facebook rupanya mulai mengalah dan menerima saran pendukung boikot. Platform akan menandai postingan yang dianggap melanggar maupun mencegah unggahan yang dinilai palsu atau tidak benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
