REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak ada negara yang bebas dari penyakit tuberkulosis (TBC). Bahkan menurut laporan yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) menyebutkan 842.000 orang Indonesia jatuh sakit karena Mycobacterium tuberculosis yang di antaranya adalah 23 ribu orang dengan TBC resisten obat.
Duta Tuberkulosis Indonesia, Sonia Wibisono, mengatakan sebanyak 75 persen dari orang yang sakit tuberkulosis di Indonesia adalah kelompok usia produktif. Situasi ini merupakan ancaman terhadap salah satu agenda rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. "Ini ancaman terhadap upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," ujarnya di Jakarta.
Sonia memaparkan data itu dalam dalam forum pertemuan pemangku kepentingan terkait ancaman tuberculosis global. Lebih dari 100 pemimpin dunia usaha, kaum muda, aktor pembangunan lintas sektoral dan kesehatan serta Duta Besar manca negara berkumpul pada acara kemitraan untuk tuberkulosis (TBC). Acara ini bertajuk “A Night in Unity”.
Pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai sektor, seperti Stop TB Partnership Indonesia dan Kementerian Kesehatan ini, berupaya meningkatkan perhatian publik bahwa TBC merupakan permasalahan bersama yang
berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Sonia menekankan ancaman TBC yang perlu perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan karena penyakit ini rentan menular melalui udara sehingga siapa pun bisa tertular. TBC tidak hanya beresiko terjadi kepada orang yang tinggal di permukiman kumuh, tetapi juga pada dokter, perawat, eksekutif muda, maupun pekerja di bidang entertainment dan media.
"Penyakit menular ini lintas usia, lintas gender, dan lintas sosial. Siapa pun, apa pun dan dimana pun dapat berisiko tertular," ucap Sonia.
Pada 2017, Ketua Tim untuk Dukungan dan Dampak bagi Negara dan Komunitas dari Stop TB Partnership, Viorel Soltan, mengatakan TBC resisten obat merenggut 230 ribu jiwa di seluruh dunia. "Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi hingga
17,8 miliar dolar AS dalam setahun," ujarnya.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan TBC perlu menjadi prioritas lintas sektor. Saat ini pemerintah memperkuat infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat antar daerah, bahkan lintas pulau. "Kalau TBC tidak dapat dikendalikan lintas sektor, penyebaran TBC di Indonesia dapat semakin meluas dan membebani negara,” ucapnya.
Dengan target eliminasi TBC 2030, ujar Menkes, Indonesia membutuhkan aksi dari sektor lain dalam upaya mengakhiri TBC. Media massa dinilainya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit ini.
Dari bidang perhubungan, perlu turut memastikan semua mode transportasi mengimplementasikan sistem pencegahan dan penanggulangan infeksi yang berkualitas. Adapun dari bidang sosial dan kewirausahaan, Menkes menambahkan, swasta maupun publik juga perlu terlibat memastikan bagaimana pasien TBC terutama yang kurang mampu agar mempunyai perlindungan sosial.
"Mereka tetap membutuhkan pemasukan yang cukup semasa pengobatan yang panjang untuk membeli makan yang bergizi," kata Menkes. Di bidang pendidikan, sistem Unit Kesehatan Sekolah dapat dimanfaatkan untuk memantau gejala TBC pada guru maupun murid.
Sementara Reisa Broto Asmoro, selaku Duta Tuberkulosis, menyebut perubahan dan pergeseran perilaku hidup saat ini yang telah masuk di dunia online dan digital. Hal itu sebagai sebuah keniscayaan zaman memengaruhi publik agar mampu memanfaatkan media digital dalam membangun kesadaran masyarakat tentang TBC. "Misalnya bisa melalui konten vlog, Youtube, dan Instagram," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika