REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Christofel Horo, mengatakan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi sadar wisata. Sosialisasi ini digencarkan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di objek-objek wisata di daerah setempat.
"Dalam satu dua tahun terakhir kami terus lakukan sosialisasi sadar wisata. Tapi memang harus lebih kami gencarkan lagi karena persoalan seperti pungli masih marak terjadi di objek-objek wisata," katanya pada Jumat (14/6).
Ia mengatakan praktik pungli marak terjadi di berbagai objek wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Diakuinya persoalan pungli selalu menghadirkan cerita miring di kalangan wisatawan.
Bahkan, di objek wisata Ratenggaro yang saat ini sedang didampingi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk didorong sebagai kampung wisata masih ada praktik pungli. "Padahal masyarakat lagi didampingi. Tapi dalam waktu-waktu tertentu saat ada kesempatan masih juga ada praktik pungli," ungkap Christofel.
Menurutnya, praktik pungli seperti ini berkaitan erat dengan perilaku sosial atau mental masyarakat. Mereka dinilai belum siap menghadapi pembangunan pariwisata.
"Ada kekagetan interaksi ataupun kecemburuan sosial terhadap perilaku positif yang masuk. Ini yang coba kami tangani dengan menggencarkan lagi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di lokasi wisata," katanya.
Christofel menambahkan persoalan pungli pada objek wisata menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Ini karena pungli sudah merisaukan wisatawan dari luar maupun warga lokal.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan bersama lintas pihak dan lintas stakeholder untuk membahas langkah penanganan. "Jadi semua pihak duduk bersama untuk carikan solusi terbaik. Apakah nanti dengan mendesain peran desa atau kelompok masyarakat atau seperti apa penetrasi dari Pemda berkoordinasi dengan pihak keamanan akan dibahas bersama," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
