REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ketua Forum Masyarakat Penyelemat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat Rafael Todowela menyatakan sudah puluhan paket wisata ke Taman Nasional Komodo (TNK) yang dipesan wisatawan asing dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi pascawacana kenaikan tarif masuk.
"Hingga tanggal 14 November lalu sudah 20 pembatalan paket wisata dari turis asing yang mau ke Taman Nasional Komodo, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari itu," katanya ketika dihubungi Antara dari Kupang, Rabu (19/12).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dampak kerugian yang dialami pelaku usaha wisata di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat akibat rencana kenaikan tarif yang dikemukakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Rafael yang juga pelaku wisata yang menyediakan jasa pemandu (guide) itu mengatakan untuk hari ini, Rabu (19/12), telah menerima enam email pembatalan paket wisata ke TNK dari wisatawan asing dengan nilai sekitar Rp20 juta.
Menurutnya, semua pelaku wisata yang beroperasi di Labuan Bajo terkena dampak kerugian akibat wacana kenaikan tarif yang digulirkan pemerintah provinsi. Di antaranya, pihak penyedia diving, kapal, perhotelan, transportasi darat, pedagang souvenir, sanggar seni, hingga masyarakat nelayan maupun petani setempat yang menjadi pemasok pangan.
"Semua aspek pendukung layanan wisata yang sudah kami siapkan untuk tamu-tamu akhirnya tidak dapat apa-apa karena kunjungan dibatalkan," katanya.
Ia mengatakan, wisatawan asing membatalkan paket wisata tersebut dengan alasan tarif masuk yang sangat mahal. Meskipun baru sekadar wacana, lanjutnya, namun wisatawan asing menilai wacana yang disampaikan pihak pemerintah tersebut kemungkinan besar bisa terealisasi dalam waktu dekat.
"Mereka bilang dari pada saya bayar 500 dolar AS ke Komodo, mendingan ke Bali, ke Hanoi, Vitenam, ke Thailand, yang jauh lebih murah," katanya.
Atas kondisi ini, lajutnya, Formapp Manggarai Barat berharap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat menarik kembali wacana kenaikan tarif masuk TNK yang sudah tersebar luas ke berbagai negara.
"Kalaupun ke depan ini dinaikkan tentu harus melalui kajian mendalam melibatkan berbagai stakeholders. Tidak serta merta tarif ini dinaikkan karena berdampak merugikan banyak pihak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika