REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat ekonomi Dr James Adam menyarankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membenahi infrastruktur dalam lokasi Taman Nasional Komodo (TNK). Setelah rapi, baru tarif masuk lokasi wisata bisa dinaikkan.

"Jika tarif sebesar itu mau diterapkan, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK," katanya, di Kupang, Jumat (30/11). Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu mengemukakan hal itu, terkait rencana Pemerintah NTT menaikkan tarif masuk TNK.

Menurut dia, rencana pemerintah daerah menaikkan tarif masuk TNK sebesar 500 dolar AS atau sekitar Rp 7 juta per pengunjung dan 50 ribu dolar atau sekitar Rp 70 juta per kapal yang berlabuh terlalu tinggi. Harganya  tidak sesuai pasar, sebab tidak seimbang dengan kondisi riil yang ada di TNK saat ini.

Dia mengatakan jika pemerintah ingin menerapkan tarif sebesar itu, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki, dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK.

"Ini kan seperti analogi jual beli barang antara produsen dan konsumen. Semakin barang itu berkualitas dan bagus maka harga tidak akan menjadi soal bagi konsumen," katanya. Jika fasilitas, infrastruktur, manajemen, dan SDM di TNK sudah bagus, tentu akan memberikan daya tarik berbeda bagi pengunjung, tambah James Adam.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Jelamu mengatakan, pemerintah berencana menerapkan tiket masuk ke kawasan TNK sebesar 500 dolar AS bagi setiap pengunjung. Selain pengunjung, kapal yang berlabuh di perairan TNK juga direncanakan akan dikenakan biaya sebesar 50 ribu dolar AS, katanya.

Menurut Marius, sesuai dengan kebijakan Gubernur NTT dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai penggerak pembangunan ekonomi NTT, maka salah satu langkah yang ditempuh yakni perhatian terhadap kawasan TNK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika