Kamis 08 Nov 2018 18:13 WIB

BPJS Diminta Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan ini diukur dari berbagai indikator.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Yusuf Assidiq
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VIII, di Auditorium Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Yogyakarta.
Foto: Neni Ridarineni.
Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VIII, di Auditorium Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -  Selama ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengukur kualitas layanan kesehatan hanya dari kepuasan masyarakat. Padahal seharusnya, pengukuran jangan hanya dari tingkat kepuasan masyarakat saja, namun juga bagaimana kualitas layanan kesehatan yang diberikan. 

“Harusnya pula diukur kualitas pelayanan kesehatan, dari yang tingkat kesehatannya rendah menjadi bagus, bukan hanya kepuasan masyarakat saja, karena tujuan Jaminan Kesehatan Nasional membuat orang sehat,” kata anggota Panel Ahli Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI), Taufik Hidayat, pada Republika.co.id, di sela acara Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VIII, di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM.

Ia menjelaskan, kualitas pelayanan kesehatan ini diukur dari berbagai indikator. Misalnya angka kematian bayi bisa turun, angka kematian ibu bersalin turun, atau tingkat komplikasi penyakit kronis turun yang didiagnosa dalam lima tahun. Dengan demikian, BPJS akan konsentrasi kepada kualitas bidang kesehatan.

Sehingga produktivitas bangsa ini meningkat. Pada bagian lain ia mengatakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit itu juga ada. Misalnya,  pasien pulang sembuh, kontrol, berobat rutin, maupun tingkat kontrol. Menurutnya, semua itu bisa diukur, bagaimana tingkat kesakitan pasien dan datanya ada sejak 2014.

“Sebenarnya data yang ada di BPJS sangat besar, sehingga BPJS mampu membuat indikator-indikator itu, dan sekarang belum dilakukan,” ujarnya.

Taufik mengungkapkan sekarang banyak komplain tentang pelayanan kesehatan BPJS.  “Akhirnya yang dilakukan BPJS konsentrasinya bagaimana menurunkan komplain, bukan bagaimana menyehatkan orang. Hal ini tentu saja sangat disayangkan," kata dia.

Karena itu, ia menekankan, dalam jangka panjang BPJS harus diubah. Antara lain dalam cara mengukur kualitas pelayanan kesehatan  yang dihasilkan oleh program JKN yakni bagaimana indikator yang ditetapkan MDGs dan SDGs tercapai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement