REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong pihak swasta lebih responsif untuk menanamkan investasi di sektor pariwisata. Ia menilai kecepatan pemerintah dalam berinvestasi belum diimbangi oleh pelaku bisnis dari dunia usaha swasta.
Hal tersebut dikatakan Arief Yahya dalam acara Rapat Koordinasi Kementerian Pariwisata yang mengusung tema "Investasi dan Pembiayaan", Rabu (26/9), di Hotel Rafles, Kuningan, Jakarta.
"Pemerintah sudah bergerak cepat, tapi swasta merespons lamban," ujar Arief Yahya.
Ia mencontohkan di 10 destinasi pariwisata prioritas atau yang biasa dikenal dengan sebutan 10 Bali Baru. Juga di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Pemerintah telah menanamkan investasi dasar yang jumlahnya tidak sedikit untuk pengembangan kawasan pariwista.
10 "Bali Baru" tersebut yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger- Semeru, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
"Dari 10 DPP telah ditetapkan empat destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Di sini pemerintah telah melakukan banyak investasi yang diharapkan diikuti swasta," kata Menpar Arief Yahya.
Ia mencontohkan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung. Sejak ditetapkan sebagai kawasan khusus, berbagai kemudahan telah ditawarkan kepada pihak swasta. Bahkan akses jalan dengan pembangunan jalan tol dari Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer telah dilakukan.
Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan pergerakan yang cepat dari swasta untuk menanamkan investasi di Tanjung Lesung.
"Jangan nunggu semua sudah jadi baru bangun. Aneh kalau orang tidak mau bangun di Bali Baru," ujar Menpar.
Menurut Menpar Arief Yahya sebagai destinasi pariwisata prioritas, semua kebutuhan infrastruktur (jalan, listrik, air, dan unitilitas) dan sarana pendukung lain berkelas dunia sudah dibangun, termasuk bandara internasional dan pelabuhan/marina.
Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh (Sumatera Barat) dan Tanjung Puting (Kalteng) sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia.
Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp205 triliun berasal dari pemerintah Rp170 triliun dan swasta Rp35 triliun.
Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp77,3 triliun; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun; Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun; DAK Pariwisata Rp1 triliun; dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun.
Selama periode 2019 - 2024, investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
