REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN, SUMBAR -- Pembangunan masjid terapung di kawasan Pantai Pauah Kecamatan Pariaman Tengah, merupakan salah satu upaya pemerintah setempat untuk memajukan wisata religius. Hal itu diungkapkan Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman, di Pariaman, Kamis (5/7).
"Kota Pariaman merupakan salah satu daerah tujuan wisata, oleh karena itu pembangunan masjid terapung ditujukan untuk mendukung branding wisata religius di Sumbar," kata Mukhlis Rahman.
Untuk mendukung wisata religius di daerah itu, pemerintah daerah akan menjadikan masjid terapung sebagai pusat keagamaan masyarakat setempat. Selain itu ujar dia, di lokasi mesjid terapung tersebut nantinya pemerintah daerah membangun pusat kuliner khas Kota Pariaman, aneka hasil kerajinan masyarakat serta kawasan wisata bernuansa islami.
Ia berpendapat pembangunan masjid terapung pertama kali di Pulau Sumatera, akan meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri ke provinsi itu. "Pembangunan masjid terapung memang membutuhkan waktu yang lama, namun jika telah selesai pemerintah menyakini wisatawan asing akan berbondong-bondong ke Sumbar terutama Kota Pariaman," katanya.
Bahkan ujarnya, pemerintah setempat tidak melarang wisatawan nonmuslim mengunjungi kawasan masjid terapung.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Elfis Candra mengatakan untuk mendukung penerapan wisata religius di daerah itu, pemerintah terlebih dahulu harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung.
"Selain menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, sektor promosi juga harus dioptimalkan agar wisatawan lokal hingga mancanegara mengetahui keberadaan mesjid terapung," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pariaman Zamzamil mengatakan untuk tahap awal pemerintah setempat akan melakukan pemancangan pondasi mesjid terapung sebanyak 180 dari 300 titik.
"Untuk tahap awal anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah setempat sebanyak Rp 21,5 miliar, namun itu hanya untuk beberapa item saja," ujar dia.
Secara rinci, ia menjelaskan untuk pembangunan fisik diperkirakan anggaran biaya mencapai Rp 100 miliar, sementara untuk fasilitas 35 miliar. Dasar pembangunan tersebut merujuk kepada keputusan Gubernur Sumbar nomor 660-6-2018 tanggal 14 Mei 2018, kemudian izin lingkungan Keputusan Gubernur Sumbar nomor 660-7-2018 tanggal 15 Mei 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
