REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May dikabarkan tidak diundang menghadiri upacara pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle pada 19 Mei. Sumber di pemerintahan Inggris, yang dikutip Reuters, mengungkapkan itu Selasa (10/4).
Harry, cucu Ratu Elizabeth dan adik Pangeran William, akan menikahi Meghan Markle di Gereja St George's di Istana Windsor.
Markle adalah artis film Amerika, yang terutama dikenal atas perannya dalam film seri televisi Suits. Tamu upacara pernikahan itu adalah yang memiliki hubungan atau berhubungan langsung dengan mempelai pria atau wanita atau kedua-duanya, kata sumber di istana Kensington, kediaman resmi William dan Harry.
"Sudah ditetapkan bahwa daftar resmi pemimpin politik, baik Britania Raya maupun internasional, tidak diperlukan untuk pernikahan Pangeran Harry dengan Nona Markle. Pemerintahan Ratu telah diberi tahu soal keputusan ini, yang diambil oleh Rumah Tangga Kerajaan," ungkap juru bicara resmi istana.
Surat kabar Telegraph dan sejumlah media lain Inggris mengatakan Presiden AS Donald Trump dan pendahulunya, Barack Obama, tidak diundang. Juru bicara istana menolak memberikan komentar soal itu.
Beberapa spekulasi muncul bahwa keluarga Obama kemungkinan akan diundang karena ada hubungan pribadi antara mantan presiden AS itu dengan Harry. Tapi secara diplomatik, keadaan akan menjadi canggung jika Obama diundang sementara Trump tidak.
Kendati keluarga kerajaan diharapkan bebas dari politik, penyeimbangan konstitusional Inggris yang pelik membuat para anggota kerajaan harus berkonsultasi secara diam-diam dengan pemerintah guna memastikan bahwa tindakan mereka di depan publik mematuhi kebijakan luar negeri.
Sumber di pemerintahan Inggris mengatakan kantor May tidak berharap bahwa perdana menteri akan diundang.
Sumber pemerintah tersebut mencatat bahwa tempat upacara pernikahan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Westminster Abbey, tempat kakak Harry, Pangeran William, menikahi Kate Middleton pada 2011. Upacara pernikahan William-Kate itu dihadiri banyak kepala pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika