REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggagas Internet Sehat, Damar Juniarto, menuturkan bahwa menyaring informasi dalam pagelaran pilkada adalah hal yang penting. "Tidak hanya melihat sumber berita tapi juga membandingkan berita tersebut dan apakah berasal dari sumber berita yang valid," kata Damar.
Menurutnya dengan melihat pengalaman sebelumnya pada pilkada, hoaks akan tetap ada dalam pilkada. Hal tersebut sebagai bagian dari kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik.
"Fungsi para pengguna adalah selalu mencari sumber berita pembanding dan memastikan bahwa informasi yang dia terima bersumber dari berita yang asli. Bukan dari website abal-abal atau dari media yang kredibel," paparnya.
Damar menanggapi bahwa kini sudah banyak media yang memiliki fitur laman hoax buster. Fitur dalam laman tersebut dapat memastikan apakah berita yang menyebar tersebut berita hoaks atau bukan.
Di sisi lain, Damar meyakini bahwa media sosial itu merupakan cerminan dari dunia nyata jika dilihat dari segi komunikasinya. "Perdebatan seperti itu memang nyata, jangankan di media sosial, pada saat pilkada dan pilpres kemarin banyak warga yang terpecah karena perbedaan politik," lanjutnya.
Dia menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan di masyarakat dalam berkomunikasi di dunia maya dan dunia nyata. Selain itu, dia menyayangkan bagaimana pelaku pembuat berita hoaks tidak ada penindakan yang jelas.
"Contohnya Saracen kemarin. Belum jelas akhirnya bagaimana, tidak ada informasi siapa penyadang dana. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan hukum bagi penyebar hoaks," katanya.
Di samping itu, Damar menyampaikan bagaimana menggunakan media sosial dalam waktu Pilkada Serentak ini. Bahwa bagaimana masyarakat haryus mengurangi dan menghindari munculnya kekerasan karena pilihan politik yang berbeda. "Berbeda pilihan itu biasa, tapi tidak sampai pada tindak kekerasan," serunya.
"Kalau pemimpin akhirnya sudah terpilih, ya akhirnya harus berdamai," lanjutnya. Dia menuturkan bagaimana pentingnya semua pihak untuk dapat menerima kekalahan dan menerima kemenangan. "Tidak perlu dilanjutkan kembali, karena jika berlanjut bisa akan mengarah pada konteks sosial," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
