Selasa 12 Dec 2017 15:44 WIB

Jaringan Bioskop AS Gerak Cepat Dekati Arab Saudi

Rep: Hartifiany Praisra/ Red: Yudha Manggala P Putra
AMC Entertainment
Foto: Huffington Post
AMC Entertainment

REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Keputusan Arab Saudi mencabut larangan bioskop langsung menarik salah satu jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat AMC Entertainment Holdings. Jaringan yang bermarkas di Kansas City, Misouri ini gerak cepat langsung melakukan pendekatan dan penjajakan untuk ekspansi bisnis ke sana.

AMC mengumumkan pada Senin (11/12) bahwa mereka telah menandatangani nota kesepakatan yang tidak mengikat dengan Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi. "Sejalan dengan mandat PIF untuk membuka sektor baru di dalam Kerajaan Arab Saudim, PIF dan AMC Entertainment akan mengeksplorasi berbagai peluang komersial untuk kolaborasi yang nantinya akan mendukung pertumbuhan sektor hiburan di Arab Saudi," tulis pernyataan AMC Entertainment dikutip Variety, Senin.

Perusahaan film asal Kansas, Amerika Serikat ini mengatakan bahwa kesepakatan tersebut didasari oleh pengumuman keputusan dari Komisioner Audiovisual Arab Saudi untuk mengumumkan lisensi domestik kepada penyedia bioskop dan mendukung Visi 2030 untuk meningkatkan pengeluaran rumah tangga di bidang hiburan dari 2,9 persen mendari 6 persen dari produksi domestik bruto. "PIF melihat potensi besar di sektor hiburan Arab Saudi," kata PIF.

Kementerian Budaya dan Informasi (MCI) Arab Saudi mengumumkan membuka kembali bioskop komersil di negara mereka mulai Maret 2018, sekitar 35 tahun setelah pelarangan bioskop diberlakukan. Dewan Komisi Umum untuk Audio Visual Medial (GCAM) yang diketuai Awwad Alawwad dari MCI, meloloskan regulasi itu pada Senin (11/12).

Pengawas khusus sektor sinema Fahd Al-Muammar mengatakan GCAM, sebagai pihak berwenang, akan mulai mempersiapan langkah dan prosedur untuk menjalankan kembali bioskop di Arab Saudi. Ia menekankan setiap tayangan bioskop nantinya tetap diwajibkan konsisten dengan nilai sosial untuk menjamin aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip etis kerajaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement