REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pariwisata sudah ditetapkan sebagai salah satu leading sector oleh presiden Joko Widodo. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan dan perkembangan dunia pariwisata diprediksi semakin meroket bertambah baik dan menjadi kebangkitan pariwisata Indonesia.
Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam acara Indonesia Tourism Outlook 2018 yang diinisiasi Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di Grand ballroom DoubleTree by Hilton Jakarta, Rabu (1/10).
"Tidak hanya dari negara Amerika atau Eropa tetapi juga dari hampir semua wilayah dunia. Baik di negara maju atau negara berkembang. Termasuk Indonesia. Kondisi ini sangat baik, hampir sudah tidak terjadi di dunia selama 10 tahun terakhir," ujar Faisal Basri saat menyampaikan paparannya di Indonesia Tourism Outlook, Rabu (1/11).
Dia juga menyebut, pariwisata adalan jalan keluar atas ekonomi bangsa. Di saat banyak komoditas melemah, termasuk minyak and gas, atau batubara, pariwisata juatru makin melejit. “Jalan keluarnya ada di pariwisata dan kelautan yang potensinya semakin terbuka lebar," katanya.
Lantas apa upayanya untuk bisa survive? Pemilik nama lengkap Faisal Batubara itu menjawab, harus ada upaya perubahan mindset, jangan lagi mengurus dan fokus hal-hal kecil. Misalnya perdebatan soal bebas visa. Karena dibanding kerugian akibat biaya visa yang hilang, keuntungan akan didapat dari mudahnya proses bagi calon wisatawan berkunjung.
"Yang harus dilakukan ialah melakukannya dengan tepat dan pengawasan baik. Pariwisata punya peran untuk menyebar pertumbuhan yang lebih merata di indonesia yang kondisi geografisnya khas dan sangat luas. Semua bisa berubah total dengan wisata," ujarnya.
Menurut Faisal, tantangan pemerintah yang utama bagaimana mengajak warga negara indonesia sendiri bisa berkunjung dan berwisata ke wilayah Indoensia sendiri. Buat orang Indonesia berwisata nyaman di negaranya sendiri. Karena sekitar 78 Juta WNI siap untuk berwisata. Menurut Faisal, jangan kalah perkembangan dengan negara-negara lain yang berlomba meningkatkan layanan untuk wisatawan Indonesia.
”Contohnya saja di Jepang saat ini sudah banyak bangun Mushala dan fasilitas yang ramah Indonesia lainnya. Kita harus membenahi itu dan kesadaran lingkungan yang semakin dirasakan dan dijaga oleh masyarakat sekitar lokasi wisata harus terus dikampanyekan, sehingga pariwisata kita terus menjadi lebih baik," ucapnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan masalah dan solusi dalam pengembangan Pariwisata Indonesia:
“Pertama Promosi: Mengintensifkan penggunaan Digital Tourism. Kita harus berubah, karena saat ini terjadi 3 Revolusi, 3T: Telecommunication, Transportation, Tourism. Digital Tourism Revolution is a Natural Revolution, We must adapt or die!” katanya.
Kedua, lanjut Menpar Arief, Destinasi: Environmental Sustainability, ranking Indonesia masih buruk. Dalam pertemuan dengan Helen Marano, Senior Vice President WTTC, Menpar berharap untuk mendapatkan masukan benchmarking dari negara lain melalui WTTC dalam mengatasi masalah-masalah environmental sustainability.
Ketiga, ungkap Menpar Arief, Kelembagaan: De-regulasi. Di Indonesia terdapat 42.000 peraturan. Maka dari, deregulasi sangat penting. “Yang sudah dilakukan: Ease of Entering Indonesia: Visa Free, pencabutan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT) Policy, pencabutan asas Cabotage,” kata dia.
Lalu, lanjut Arief Yahya, harus dibuat Ease of Doing Business (FDI): 10 Bali Baru, KEK. “Harus diakui, kalau kita ingin hasil yang luar biasa, harus mengguanakan cara yang tidak biasa!” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
