REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Gunung Agung memperlihatkan tanda-tanda aktifnya, Tim Crisis Center Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus merapatkan barisan. Menteri Pariwisata Arief Yahya sendiri yang memimpin rapat antisipasi terhadap semua kemungkinan terburuk yang terjadi.
Tim Crisis Center pun memantau kondisi menit per menit dari erupsi Gunung Agung di Bali itu, sejak Kamis (28/9). Semua perkembangan dipantau. “Customers kita adalah wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Kita harus menyiapkan banyak skenario, termasuk kalau harus escape dari Pulau Dewata ketika erupsi sudah mengganggu penerbangan di Bandara Ngurah Rai,” kata Menpar Arief Yahya melalui siaran persnya.
Ia menambahkan, pada Selasa (3/10), Kemenpar sudah dapat info penerbangan ke Bali mulai banyak yang dibatalkan. Menurut laporan ada sekitar 30 persen, sehingga harus menyiapkan semua skenario dan langkah-langkah cepat.
Sebenarnya, Arief Yahya sedang berbunga-bunga, karena angka wisatawan mancanegara (wisman) pada Agustus 2017 meningkat tajam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Januari-Agustus 2016 dibanding Januari-Agustus 2017, sebesar 25,68 persen. Dari 7.356.310 wisman, naik fantastis ke 9.245.589.
Pada Agustus 2017, dibandingkan Agustus 2016, naik 36,11. Dari angka 1.031.986 menjadi 1.404.664 wisman. “Kenaikan yang perlu disyukuri,” kata Menpar Arief yang berasal dari Banyuwangi itu.
Aktifnya Gunung Agung Bali itu, memang sangat memukul Menpar Arief Yahya. Bagaimana tidak? 40 persen wisman itu masuk dari pintu Bali. Sehingga Kemenpar menurutnya harus responsif, dengan semua skenario yang pas.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana ditugaskan Menpar Arief Yahya turun langsung berkolaborasi dengan industri, pelaku bisnis, asosiasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan semua komunitas pariwisata.
Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Bali Agung Yuniarta ikut dalam rapat ini. Begitu juga Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Dinas Pariwisata Kabupaten se-Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, asosiasi pariwisata (GIPI, Asita, PHRI, Gahawisri, PATA) Bali, Angkasa Pura I, Pelabuhan (Gilimanuk, Benoa dan Padangbai), KPI Bali, dan STP Bali.
Hasilnya, muncullah tiga output utama untuk menangani bencana. Pertama, mendapatkan informasi yang updated tentang Gunung Agung sebagai modal untuk menyampaikan informasi keluar. Kedua, mendapatkan gambaran strategi komunikasi yang bisa dilakukan untuk memitigasi kepanikan dan pertanyaan termasuk menentukan pesan kunci dan channel diseminasi.
Nomor tiga, menyusun ancang-ancang, strategi mitigasi alur ketika erupsi. Terutama jika bandara terganggu, harus escape dari mana saja, berapa banyak armada, industri membantu diskon kamar hotel berapa, agar wisman tidak merasa panik.
"Kami masih terus melakukan pendataan, memantau informasi, menghubungi BNPB dan membahas penanganannya bersama instansi terkait serta asosisi dan pelaku bisnis pariwisata Bali,” ujar I Gde Pitana, Selasa (2/10) lalu.
Terkait dengan sejumlah negara yang mengeluarkan travel advisory karena status Awas Gunung Agung, Pitana mengatakan suasana di Bal masih sangat kondusif. Travel advisory ini hanya ditujukan untuk daerah bencana, bukan untuk Bali secara umum. Banyak daerah pariwisata di Bali aman dikunjungi untuk wisatawan.
Sebagai antisipasi, Kemenpar saat ini sudah menyusun strategi mitigasi ketika Gunung Agung erupsi. Misalnya, hotel yang akan terkena dampak ancaman wajib menyiapkan masker. Hal lain yang disiapkan, memastikan sumber air bersih yang memadai. Supply air tadi dipastikan dijaga dengan baik agar tida terkontaminasi debu. “Kami juga sudah menyiapkan genset, dan memastikan BTS tidak terganggu karena debu,” ujarnya,
Menpar Arief Yahya juga terus memantau aktivitas Tim Crisis Center Kemenpar. Sejak erupsi Gunung Agung, semua perkembangan ikut dipantaunya setiap saat. “Kami sudah punya standart operating procedure (SOP) yang kami adopsi dari United Nation World Tourism Organization. Dan kami selalu menggunakan standar global," kata Arief Yahya.
“Seandainya terjadi erupsi ketiga faktor (3A) tersebut harus diperhatikan. Rumusnya 3A. Atraksi harus ada. Akomodasi, industri mau beri apa. Apa wisatawan mesti bayar 50-40 persen dari harga normal. Aksesnya, kalau bulan ini erupsi ke barat berarti kita harus ke timur ke Lombok. Itu yang kita atur," kata Menpar Arief Yahya.
Kemenpar menggunakan pola dan SOP yang sudah biasa dilakukan oleh UNWTO dalam mengelola Crisis Center. Itu sudah diterapkan saat insiden Bom Thamrin dulu, juga erupsi Gunung Raung dan Gunung Barujari, Lombok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika