REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer HAM Asia Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra berpendapat pemerintah sah-sah saja membuat film G30 S PKI versi baru untuk kaum milenial atau dalam bentuk video apa pun. Hanya, pertanyaannya, kata dia, apakah dalam film itu tetap menampilkan sejarah yang selama ini sudah diputarbalikkan?

"Presiden Jokowi mau membuat film versi milenium untuk pendidikan tentang sejarah, yang pertama-tama harus disadari oleh Pak Jokowi kalau ingin membuat film itu adalah tampilkan kebenaran dalam cerita itu artinya tidak hanya fungsi kebenaran dari penguasa kebenaran saat itu, jadi nggak satu versi, ada kebenaran-kebenaran lain," kata Daniel, Kamis (21/9).

Daniel mengatakan ada fakta-fakta lain yang perlu diungkap. Misalnya soal korban dari pengertian selama ini pengintai yang katakanlah mengalami trauma, diskriminasi, dan atau persekusi. Para korban, kata dia, memiliki cerita yang juga perlu didengar. "Terkait apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi 1965, katakanlah seperti upaya kudeta dan respons balasannya, juga perlu didengarkan."

Menurut Daniel, tugas Pemerintahan Jokowi sekarang pertama-tama harus menyelesaikan pengungkapan kebenaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian ketika tugas ini menjadi satu bagian dari nawacita presiden dan sejumlah elemen sudah setuju bahwa sudah terungkap kebenarannya baik menuju proses yudisial ataupun rekonsiliasi, baru melangkah pada pembuatan film versi baru.

"Kalau buru-buru membuat film kebenarannya sendiri belum terungkap, ini kan jadi filmnya nanti film apa ini?" cetus Daniel.

Daniel menduga ada maksud politik di balik pemutaran film ini. Yang jelas, ia menambahkan, yang harus ditampilkan adalah kebenaran dari sejarah. "Rasanya ini jadi ya politiklah political game."

Ikuti Whatsapp Channel Republika