REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisman) dalam 3 tahun ini meningkat sesuai target. Targetnya pada 2019 menuju 20 juta wisman ke Indonesia. Tahun 2014 jumlah wisman mencapai 9,3 juta, tahun 2015 naik menjadi 10,4 juta, dan tahun 2016 naik lagi di angka 12 juta. Tahun 2017 ini, hingga semester I, Januari sampai Juni tumbuh 22,4 persen dibandingkan tahun lalu.
Angka pertumbuhan tercepat, di ASEAN bersama Vietnam. Bahkan Indonesia termasuk 20 besar dengan pertumbuhan turis tercepat di dunia. Capaian Juni 2017 sudah 1.128.000 dan bulan Juli 2017 diperkirakan 1,3 juta atau naik lagi 15,2 persen. "Dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercapai 1.032.741, bulan Juli 2017 diperkirakan sekitar 1,3 juta. Pertumbuhannya sekitar 25,9 persen," ungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Sampai dengan bulan Juli 2017, dalam 7 bulan diperkirakan 7.778.069, atau naik 22,9 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2016, yakni 6.324.324. "Targat di Bulan Juli 2017 adalah 7,3 juta, dengan angka itu maka capaiannya 106,5 persen" ungkap Arief Yahya.
Kinerja pariwisata yang terus melesat, kata Menpar Arief Yahya saat ini dipandang optimistik oleh banyak kalangan. Termasuk perusahaan-perusahaan besar yang sedang membangun kemitraan dalam co branding bersama Wonderful Indonesia.
"Bahkan kami hanya membatasi sampai dengan 100 perusahaan, yang sama-sama mempromosikan produk dengan brand Wonderful Indonesia. Ini menjadi indikator bahwa branding pariwisata Indonesia yang sudah mendunia itu mulai dilirik oleh perusahaan swasta nasional kita," ungkap Arief Yahya.
Menurut Arief Yahya, di dunia bisnis dikenal 3 bidang, yakni Tourism, Trade and Investment. Disingkat TTI. "Kalau tourism kuat, maka akan mendorong trade dan investment ke Indonesia," ungkap Arief Yahya.
Terkait dengan TTI itu, Presiden Jokowi sudah meminta kepada jajarannya untuk memanfaatkan momentum kepercayaan dunia. Presiden mengumpulkan jajarannya untuk merumuskan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri anggota Kabinet Kerja, dan digelar di Istana Merdeka pada Selasa, 29 Agustus 2017 lalu, Presiden secara khusus menyinggung soal momentum yang sesungguhnya telah ada di depan mata dan menunggu dioptimalisasi.
"Sekarang ini kita memiliki momentum kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Ini yang harus kita manfaatkan betul-betul secepat-cepatnya, momentum tidak akan datang dua atau tiga kali. Ini momentumnya sudah ada di tangan," kata Jokowi menegaskan.
Beberapa waktu lalu Indonesia juga telah memperoleh predikat sebagai negara layak investasi. Penilaian dan predikat tersebut disematkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings, Moody's, dan Standard and Poor's.
Selain itu, United Nations Conference on Trade and Developments (UNCTAD) pada Juni lalu menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 sebagai negara tujuan investasi yang prospektif dalam kurun waktu 2017-2019. Dalam daftar tersebut, Indonesia mampu melesat ke posisi 4 setelah sebelumnya hanya berada pada posisi 8.
"Ini juga kepercayaan internasional terhadap kita," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menyadari, kunci dari peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi. Maka itu, selama dua tahun belakangan ini, pemerintah berupaya keras untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada bagi dunia investasi di Tanah Air. Hal itu terbukti dari peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang naik ke peringkat 91 setelah sebelumnya pernah berada di peringkat 120 pada tahun 2015 dan 109 di tahun 2016.
"Oleh sebab itu, jangan sampai ada kementerian-kementerian yang masih menghambat dan belum peduli terhadap momentum ini sehingga masih bekerja rutinitas, monoton, dan tidak memiliki terobosan," ia menegaskan.
Lebih lanjut, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak menerbitkan peraturan maupun kebijakan yang tidak disertai dengan kajian mendalam. Dengan dikeluarkannya kebijakan yang tidak dikalkulasi secara matang dan justru merugikan masyarakat, Presiden khawatir hal itu pada akhirnya justru akan mempersulit penanaman investasi baik di pusat maupun daerah.
"Momentum yang sudah ada ini terhambat gara-gara keluarnya Permen-Permen yang tidak melalui kajian, rapat terbatas, dan akhirnya justru akan menghambat masuknya investasi," ucapnya.
Mengakhiri arahannya, Presiden mengingatkan bahwa tahun depan adalah tahun politik. "Tahun depan kita juga perlu mengingatkan, kita sudah masuk ke tahun politik sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Kemenpar
Advertisement
