REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Semangat Indonesia Incorporated dalam memajukan pariwisata Indonesia sedang melaju kencang. Berbagai kementerian/lembaga bekerja bersama, bersatu padu, mengawal kebangkitan pariwisata Indonesia tidak hanya di kawasan regional, tapi juga dunia.
Bertempat di Kantor Kemenko Maritim, Senin (22/8), digelar rapat koordinasi ke-II Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB). Sejak saat itu pula, Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur mulai bertugas menyusul rampungnya berbagai proses administrasi Kepala BOP.
"Pak Menpar, sampai di kantor (Senin 22/8), saya langsung tanda tangan surat persetujuan tentang pembentukan struktur organisasi tata kelola) Badan Otorita Borobudur yang akan dipimpin oleh direktur utama," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/8).
Dalam rakor yang diawali dengan paparan Menpar, Arief Yahya tersebut, semua peserta rakor sepakat dan sejalan dengan apa yang menjadi konsep besar Menpar untuk Borobudur. "Bappenas siap mendukung dan secara khusus untuk Toba, Mandalika, dan Borobudur sudah dilakukan mapping untuk 2018 dan siap harmonisasi anggaran di Bappenas," ujar Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Namun, dia menitikberatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Honorarium terkait Badan Layanan Umum (BLU) yang prosesnya melalui Kemenpan dan Kemenkeu. Dia mengusulkan cukup satu Perpres Honorarium BLU Kepariwisataan sehingga tidak perlu banyak perpres. Tinggal merevisi Toba sehingga menjadi generik. "Bappenas mendorong Kemenpan dan Kemenkeu agar bentuk perpres dapat diusulkan lebih generik, supaya BLU misalnya pariwisata tidak lama untuk memperoleh Perpres Honorarium," ujar Bambang.
Untuk itu Bambang mengapresiasi Menpar yang mampu menginisiasi dana untuk menanggulangi honorarium Badan Pelaksana Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) hingga saat ini.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri menyatakan tidak ada kendala dan sudah memberi persetujuannya. Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, dalam pernyataanya menyambut baik paparan ringgas Arief. Secara substansi diutarakan Luhut, Menpar sangat menguasai zona single management, single destination Borobudur. "Dan akan merangkumnya dalam visioning masterplan Borobudur," ujar Luhut.
Dia juga mengapresiasi langkah-langkah Kemenpar dan telah menunjukkan arah sebagai penyumbang devisa Indonesia terbesar pada 2019 nanti. "Silakan Badan Otorita (Borobudur) mengembangkan sayapnya. Saya percaya dengan Pak Menpar Arief, BOB ini akan segera running," ujar Luhut.
Arief sendiri bersyukur dengan cepatnya proses pembentukan struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Borobudur. Dia mengatakan, BOP akan mmenjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi wisata budaya berkelanjutan yang mampu menarik 2 juta wisatawan mancanegara pada 2019. "Borobudur dikembangkan sebagai destinasi yang memiliki kekuatan daya tarik yang berbasis pada potensi heritage dan sudah diakui sebagai UNESCO World Cultural Heritage. Pengembangannya nanti akan difokuskan pada elemen 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas," kata dia.
Tugas dari BOP Borobudur nantinya meliputi melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur. "Critical success factor-nya ada di akses, dan itu sudah ada jawabannya, Bandara New Jogjakarta International Airport di Kulonprogo akan menjawab masalah aksesibilitas udara menuju Joglosemar,"ujar Arief.
Dia menjelaskan, 75 persen wisman masuk ke Indonesia melalui udara. 2Sebanyak 24 persen melalui penyeberangan dan itu terbesar di Kepulauan Riau ke Singapura. "Jadi kalau minus Kepri, maka hampir 100 persen wisman masuk melalui udara, karena itu airport menjadi critical success," ungkap Arief.
BOB hadir dengan kawasan otoritatif dan kawasan koordinatif. Badan otorita inilah yang akan mengintegrasikan semua kekuatan atraksi Joglosemar, dan tidak akan menyentuh zona 1-2-3. Keempat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Borobudur, Dieng, Karimunjawa, dan Sangiran akan disentuh dalam destinasi tunggal.
"Kita benchmark saja, Angkorwat Kamboja itu candinya lebih kecil, lebih muda, sebagai heritage, tapi menghasilkan 2,5 juta wisman setahun. Borobudur yang menjadi maha karya budaya dan jauh lebih kuat, hanya 275 ribu wisman setahun? Penang yang punya Georgetown juga sudah 720 ribu wisman. Maka kita harus menjadi single management," ujar Arief.
BOB akan mengelola kawasan pariwisata di tiga destinasi pariwisata nasional meliputi Solo-Sangiran dan sekitarnya, Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya, serta Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya. Borobudur menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata yang jadi prioritas dikembangkan hingga 2019. Destinasi pariwisata lainnya adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Kawasan Bromo Tengger di Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika