REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya telah meresmikan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur, Sleman, Yogyakarta, Rabu (19/7). Persemian tersebut diyakini akan membuat destinasi prioritas Borobudur semakin melesat.
Pembentukan BOP Borobudur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur yang sudah disahkan Presiden Joko Widodo pada 11 April. Perpres ini pun sudah diundangkan pada 12 April 2017.
"Sudah sejak tiga bulan lalu perpres ini sudah diteken Pak Presiden Jokowi. Saya percaya dengan Pak Arief Menpar, BOP ini akan segera running," kata Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (20/7).
Arief mengatakan, BOP ini akan menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi wisata budaya berkelanjutan. Dia optimistis Borobudur mampu menarik 2 juta wisatawan mancanegara pada 2019.
Borobudur dikembangkan sebagai destinasi yang memiliki kekuatan daya tarik berbasis potensi warisan dan sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco. "Pengembangannya nanti akan difokuskan pada elemen 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas," ujarnya
Tugas dari BOP Borobudur diantaranya melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta memfasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur. "Critical success faktornya ada di akses, dan itu sudah ada jawabannya, Bandara New Jogjakarta International Airport di Kulonprogo akan menjawab masalah aksesibilitas udara menuju Joglosemar," jelas Arief.
Dia menyebut, 75 persen wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui udara. Sebanyak 24 persen melalui penyeberangan dan itu terbesar di Kepulauan Riau ke Singapura. "Jadi kalau minus Kepri, maka hampir 100 persen wisman masuk melalui udara, karena itu airport menjadi critical success," kata Arief.
Arief mengingatkan, kelemahan pengelolaan Borobudur selama ini adalah destinasi tunggal yang dikelola banyak pihak. Zona I dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, zona II dikelola BUMN, zona III dikelola pemerintah daerah (pemda) dengan ribuan pedagang, dan zona IV dikelola Kemenpar.
BOP Borobudur akan hadir dengan kawasan otoritatif dan kawasan koordinatif. Badan otorita inilah yang akan mengintegrasikan semua kekuatan atraksi Joglosemar dan tidak akan menyentuh zona I,II, dan III. Keempat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), Borobudur, Dieng, Karimunjawa dan Sangiran akan disentuh dalam destinasi tunggal.
"Kita benchmark saja, Angkorwat Kamboja itu candinya lebih kecil, lebih muda sebagai heritage, tapi menghasilkan 2,5 juta wisman setahun. Borobudur yang menjadi mahakarya budaya dan jauh lebih kuat, hanya 275 ribu wisman setahun? Maka kita harus menjadi single management," kata Arief.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin, mengatakan setelah peresmian BOP, masih ada proses administrasi pemilihan kepala BOP. Pembentukan BOP Borobudur paling lambat tiga bulan setelah perpres disahkan. Saat ini panselnya masih diproses Kemenpar.
Pemerintah mengklaim pengelolaan dalam satu manajemen melalui badan otorita khusus tiap destinasi dapat meminimalkan potensi konflik. "Ini bertujuan agar penataan pariwisata dapat berkelanjutan, memberi manfaat bagi penduduk sekitar sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Djamal.
Borobudur menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata yang menjadi prioritas dikembangkan hingga 2019. Destinasi pariwisata lainnya adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Lesung di Banten, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Kawasan Bromo Tengger di Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Kemenpar
Advertisement
