REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO - Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) disambut baik warga Jawa Timur (Jatim). Turunnya Keppres itu memberikan angin segar bagi perekonomian di Jatim, terutama di sektor pariwisata yang lokasinya dekat dengan Bromo dan Semeru.
Dengan menjadi kawasan terpadu, maka potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi. Keluarnya Keppres akan disusul dengan dukungan dari Pusat ke Jatim, baik itu dari pembagian anggaran maupun supervisi.
“Pendapatan secara ekonomi bisa lebih maksimal. Baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapan masyarakat sekitar,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto dalam siaran persnya, Jumat (14/7) .
Ia menjelaskan, kawasan terpadu BTS membuat potensi wisata lebih maksimal. Perekonomian di kawasan sekitar dan PAD kabupaten di wilayah sekitar Bromo, Tengger dan Semeru ikut terkerek.
"Dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal, akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata. Ditambah lagi berbagai produk kerajinan yang bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan," jelas Jarianto.
Dengan ramainya rumah makan dan penginapan di sekitar lokasi wisata, lanjutnya, tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha. Pemerintah daerah juga akan turut menikmati pemasukan berupa pajak rumah makan dan hotel yang jumlahnya tidak sedikit.
“Kalau industri wisatanya tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Kondisi ini juga akan menggerakan sektor UMKM yang banyak digeluti masyarakat,” kata Jarianto.
Jarianto menambahkan, keluarnya Keppres itu juga harus disongsong oleh masyarakat Jatim. Sebab, masyarakat harus siap menyongsong pelaksanaan kawasan wisata terpadu BTS. Optimalisasi wisata juga bisa dilakukan dengan menyeluruh secara gotong-royong.
Salah satu cara, katanya, yang bisa dilakukan dengan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang objek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab dengan konsep desa wisata, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari objek wisata yang ada.
“Masyarakat sekitar tak boleh menjadi penonton dari tumbuhnya industri wisata di sekitar mereka. Masyarakat harus terlibat dan menikmati keberadaan industri wisata. Karena itu, mereka harus dipersiapkan. Kami akan atur itu di dalam Raperda Pariwisata yang sedang bahas Komisi B,” tegasnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut, Per Juli 2016, Badan Otorita BTS yang disiapkan untuk mengelola kawasan Gunung Bromo, Tengger dan Semeru akan mulai bekerja. Hal ini merupakan wujud dukungan pengembangan bagi destinasi wisata setempat.
“Badan otorita adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah yang fokusnya menjadikan kawasan BTS menjadi destinasi luar biasa,” ujar Menpar Atief Yahya.
Menpar Arief Yahya menuturkan, badan otorita dibentuk agar pengelolaan BTS berfokus pada satu manajemen. Sehingga tidak terjadi benturan antar pengelola di kawasan wisata BTS. “Kami sepakat satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otorita,” lanjutnya.
Menteri Arief Yahya juga mengimbau kepada masyarakat atau pihak yang berkeinginan memberi usul serta masukan mengenai pengembangan wisata BTS untuk berkoordinasi dengan badan otorita. Pasalnya, badan ini merupakan perwakilan dari seluruh kementerian.
“Jadi tidak perlu datang ke Jakarta, karena di daerah sudah ada perwakilan seluruh menteri terkait,” kata mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia tersebut.
Dijabarkan bahwa badan otorita ini memiliki dua lapisan, yaitu dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI Rizal Ramli dan badan pelaksana, yang diketuai oleh dirinya sendiri selaku Menteri Pariwisata.
“Sedangkan anggota dewan pengarah adalah seluruh menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menteri terkait lainnya, kemudian anggota badan pelaksana berasal dari kalangan profesional,” katanya.
Kawasan BTS merupakan satu dari 10 destinasi wisata paling menarik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sebagai wujud keseriusan pengembangan, pemerintah pusat berencana mengucurkan anggaran sekitar Rp10 triliun. Dana ini yang nantinya dikelola oleh badan otorita BTS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika