REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata II-2017 membahas Homestay Desa Wisata. Rakornas digelar untuk memperkuat sinergitas semua elemen untuk konektivitas pariwisata dari seluruh kementerian/lembaga sebagai Indonesia Incorporated, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan BTN. Di mana langkah konkritnya nanti melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni sebanyak 100 rumah di sekitar lokasi destinasi wisata yang bisa ditransformasi menjadi homestay.
"Kita mungkin belum bisa membangun homestay, tetapi kita bisa membantu melalui Bantuan subsidi perumahan swadaya (BSPS). Misalnya merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, termasuk homestay," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemen PUPR, Ir. Rido Matari Icwan, MCP dalam paparannya di Rakornas Pariwisata II-2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/5).
"Sudah ditetapkan 25 kawasan, 10 di antaranya dijadikan prioritas (KSPN). Yang sudah berjalan program BSPS ada di Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger."
Rido menjelaskan, di tiap masing-masing lokasi wisata itu akan ada 100 rumah yang akan dibedah atau mendapatkan BSPS dengan nilai Rp 15 juta per rumah untuk bisa dijadikan homestay. Pembangunan infrdastruktur juga dilakukan skala kawasan meliputi sanitasi, persampahan, akses jalan lingkungan antar pusat kegiatan dengan pemukiman.
"Dengan adanya bedah rumah misalnya, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung. Jika rumah masyarakat kondisi dan sanitasinya baik tentu bisa menjadi homestay baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Apalagi bila akses jalannya sudah dibangun, akan sangat mendukung sekali," kata Rido.
Rido menambahkan, salah satu syarat untuk dapat memperoleh bantuan stimulan adalah rumah dan tanah tersebut milik sendiri. Ini untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta.
"Banyak sedikitnya rumah-rumah yang akan dibedah masih menunggu hasil survey tim dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat yang menjadi lokasi destinasi wisata," tambah Rido yang mewakili Menteri PU PR Basuki Hadimuljono.
KemenPUPR memiliki lima komponen dalam dukungannya pada program desa wisata. Pertama, pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan. Kedua, pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan Desa Wisata yang terintegrasi.
Ketiga, pendanaan infrastruktur dan pelayanan Desa Wisata yang meliputi infrastruktur skala kawasan termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung KSPN serta infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Wisata.
"Komponen keempat, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis dan yang kelima dukungan program atau kegiatan lainnya antara lain dukungan untuk kondisi darurat bencana," ucap Rido.
Dalam program BSPS, lanjut Rido, masyarakat sebagai pelaku utama BSPS sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Karena BSPS sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat.
"BSPS ini program kegotongroyongan dan keberkelanjutan kegiatan. Kita juga akan menyediakan tenaga fasilitator lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat. Dan perlu dicatat, BSPS ini tanpa pungutan biaya," ujar Rido yang di ujung paparannya menyebut akan mensupport Menpar Arief Yahya.
Ketua Pokja Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah S. Thaib mengatakan, di kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20.000 homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.
"Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya. Yaitu memperkuat sinergi dan kerja sama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini," ucap Hiram menerangkan.
Namun, jelas Hiram, pada kuartal kedua akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Menurutnya hal ini dikarenakan semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum, dan pendanaannya. "Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Dan pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya homestay desa wisata ini," kata Hiram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika