REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah Kementrian Pariwisata di tahun ini adalah pembangunan homestay desa wisata. Bahkan tim 10 Destinasi Prioritas hampir setiap hari melaporkan progres pengembangan homestay itu, karena harus berkolaborasi dengan banyak kementerian dan lembaga.
Setelah disupport Kementerian BUMN, sekarang giliran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang ikutan action.
Langkah konkritnya, menggarap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger. Di tiap masing-masing lokasi wisata tersebut akan ada 100 rumah yang mendapatkan BSPS dengan nilai Rp 15 juta per rumah.
“Tahun 2017 ini kita akan start. Kami akan fokus menggarap homestay di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger,” kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora.
Kucuran dana pun siap digelontorkan Kemen PUPR. Masing masing lokasintersebut nantinya akan diberikan stimulan dalam program BSPS sekitarn100 rumah dengan bantuan sekitar Rp 15 juta per rumah. Yang dibidik, apalagi kalau bukan peningkatan kualitas rumah penerima bantuan di wilayah destinasi wisata. Levelnya akan didorong naik kelas. Dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni.
“Dana maksimal per rumah mencapai Rp 15 juta dengan kriteria rumah rusak berat. Output kegiatan kami, rumah tesebut menjadi layak huni dan outcome-nya rumah tersebut bisa terhuni,” katanya.
Kementerian PUPR juga terus berupaya agar kegiatan terkait program infrastruktur dan perumahan bisa disinkronkan serta mendukung kegiatan di Kementerian lain seperti di Kementerian Pariwisata. Dengan adanya
bedah rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung sekaligus mendukung Program Satu Juta Rumah.
“Salah satu syarat dari kami untuk dapat memperolehbbantuan stimulan adalah rumah dan tanah tersebut milik sendiri. Ini untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta,” ungkapnya.
Wisatawan berjalan di atas pasir putih saat mengunjungi Pulau Bokori di Kecamatan Toronipa, Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara/Jojon)
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono juga ikut mengamini. Usai melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian PUPR dan Bank BTN, dia menyampaikan bahwa bantuan stimulan atau bedah rumah dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah-rumah warga di sekitar lokasi destinasi wisata di Indonesia.
“Jika rumah masyarakat kondisinya baik dan sanitasinya juga baik tentu bisa menjadi homestay-homastay baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung,” katanya.
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, BTN juga akan membiayai rumah-rumah penduduk yang dapat dijadikan sentra bisnis kepariwisataan di tiap destinasi. Menurutnya, kegiatan bedah rumah merupakan salah satu bagian dari Program Satu Juta Rumah dan untuk melaksanakan program itu BTN berikan fasilitas membangun rumah di 10 destinasi wisata. Misalnya, ia melanjutkan, di 10 destinasi itu di sekelilingnya ada rumah-rumah dan toko yang bisa menjual souvenir, restoran, dan lain sebagainya, itu yang dibiayai melalui KPR (kredit pemilikan rumah).
Menpar Arief Yahya ikut happy melihat kekompakan Kemen PU PR dan BTN dalam mendukung program prioritas Kemenpar 2017. Rumah layak huni tadi, menurut Menpar, bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi warga sekitar destinasi dengan disewakan kepada para wisatawan atau dijadikan tempat berjualan.
“Jika rumah layak huni yang akan dibangun oleh BTN dan Kementerian PUPR itu disewakan dengan harga Rp200 ribu semalam, maka pemilik rumah meraup keuntungan Rp800 ribu jika dua malam disewa pada tiap akhir pekan,” ucap Arief Yahya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika