REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Pemerintah terus membenahi kawasan Labuan Bajo sebagai satu dari 10 destinasi wisata unggulan. Upaya pembenahan tidak hanya dari sisi infrastruktur penunjang, tapi juga hingga hal-hal detail.
Kini, upaya pembenahan destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu sedang dipercepat dengan penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah memberikan sejumlah masukan untuk rancangan Perpres itu.
Nantinya, rancangan Perpres BOP Labuan Bajo akan segera dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri. “Rakor tingkat menteri menunggu kepulangan Menko Maritim (Luhut B Panjaitan, red) dari Amerika Serikat,” ujar Shana Fatina selaku person in charge (PIC) Labuan Bajo pada Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar.
Namun, tak harus menunggu Perpres terbit untuk mengembangkan Labuan Bajo. Demi menyedot wisatawan mancanegara (wisman) ke Labuan Bajo, destinasi yang menggunakan komodo sebagai branding itu terus berbenah untuk memperbaiki aksesibilitas.
Rencananya, Bandara Komodo di Labuan Bajo akan dikelola langsung oleh PT Angkasa Pura I. Namun, hal itu masih menunggu persetujuan Kementerian Perhubungan. Nantinya Bandara Komodo akan berstatus bandara internasional, sehingga pesawat-pesawat dari luar negeri bisa langsung landing di bandara yang berlokasi di Batu Cermin, Manggarai Barat itu.
Shafa -panggilan akrab Shana- mengatakan, saat ini sudah ada pembicaraan terkait penerbangan internasional dari Darwin, Australia ke Labuan Bajo. Selain itu, ada pula penjajakan penerbangan internasional dari Dili, Timor Leste ke Kupang dan Labuan Bajo.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan sudah mulai mendekati perusahaan penerbangan. “Ini sebagai tindak lanjut kerja sama diplomatik trilateral RI-Timor Leste-Australia, yang dapat dimanfaatkan untuk konektivitas Labuan Bajo,” sambung Shafa.
Menyiapkan Marina
Selain itu, upaya lain dalam membenahi Labuan Bajo adalah menyiapkan marina PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Groundbreaking proyek marina sudah dilakukan pada 20 April lalu yang dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Manggarai Barat Agustinus C.Dula.
Sedangkan, target soft launching marina adalah Agustus 2018. Upaya membangun marina sempat terhambat relokasi tempat pelelangan ikan (TPI). “Pembongkaran TPI lama baru dilakukan setelah TPI baru siap,” tutur Shana.
Namun, sudah ada jaminan bahwa TPI baru nanti benar-benar menjadi lokasi atraksi. Sebab, TPI baru didesain sebagai pasar ikan modern yang diadopsi dari konsep Fish Market Tsukiji, Tokyo.
“Penggunaan lahan TPI masih dalam proses negosiasi pemda, DPRD dan ASDP. Sedangkan, amdal marina masih dalam proses,” sebut Shafa.
Penyiapan Amenitas
Yang juga menjadi perhatian Kemenpar adalah penyiapan amenitas atau fasilitas-fasilitas penunjang. Shafa menuturkan, Tim Asistensi Kemenpar berupaya menggenjot jumlah kamar hotel berbintang lima. “Syarat marina internasional adalah ada hotel berbintang lima dengan jumlah kamar minimal 180 unit,” paparnya.
Di samping itu, ada pula upaya menambah jumlah homestay. Data terakhir menunjukkan pengajuan izin homestay mencapai 315 unit kamar. “Ini meliputi homestay renovasi kamar dan pembangunan vila baru,” katanya.
Kemenpar yang dipimpin Menteri Arief Yahya juga menghitung hal detail lainnya. Yakni ketersediaan bahan bakar minyak di Labuan Bajo. Hal itu seiring meningkatnya kebutuhan akan kapal wisata dan generator listrik.
“Jumlah speedboat tahun 2014 hanya delapan unit, kini meningkat menjadi 30 unit,” kata Shafa.
Karenanya rekomendasi Kemenpar adalah penambahan depo dan pasokan BBM. “Sudah ada koordinasi dengan Satgas di Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk membahas soal itu,” sebutnya.
Hal lain yang disinggung Shafa dalam pengembangan Labuan Bajo adalah penanganan sampah dan penyediaan air bersih. Pemerintah memang punya perhatian serius tentang penanganan sampah di lokasi-lokasi destinasi wisata unggulan. “Hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kemenko Maritim,” kata Shafa.
Untuk penyediaan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah turun tangan. Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimulyono itu berencana menyumbangkan kapal untuk memasok air bersih.
“Kapasitasnya 50 meter kubik untuk memasok air bersih di desa-desa di pulau-pulau sekitar Labuan Bajo,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika