REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pengembang menilai positif adanya gagasan membeli rumah tanpa uang muka atau nol persen bagi konsumen yang hendak membeli rumah. Hal itu dinilai sangat membantu pemerataan rumah bagi masyarakat dan program sejuta rumah yang digagas pemerintah saat ini.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Endang Kawidjaja mengungkapkan, pengembang dengan uang muka rumah subsidi yang sudah satu persen, sangat mudah untuk dijadikan nol persen. Tinggal kini kemauan dan kekuatan dari pemerintah. Pihaknya sudah mengalkulasi program nol persen ini bukan hal yang mustahil. "Saya yakin program ini bisa jalan," katanya.
Menurut dia, sejumlah perangkat dinilai sudah siap digunakan. Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki program pinjaman uang muka dengan bunga hanya tiga persen yang berlaku flat. Maksimum pinjaman untuk uang muka ini bisa mencapai Rp 50 juta. BPJS tidak minta agunan apa pun, kecuali syarat keanggotaan. Uang muka nol persen juga bisa diterapkan dengan pola sewa-beli, terutama untuk rumah susun. Istilahnya rumah susun sederhana sewa beli atau rusunawali.
Apersi sudah mengusulkan kepada pemerintah agar pola ini bisa direalisasikan secepatnya, sehingga meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Lewat pola ini, masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dapat langsung menghuni unit dan membayar sewa bulanan selama dua tahun yang dinilai sebagai uang muka. Ditambah biaya-biaya awal dan bunga kepada pemberi talangan.
Pelaku usaha properti, Alwi Bagir Mulachela, menilai, program pembiayaan uang muka nol persen sebenarnya terobosan inovatif dari calon kepala daerah yang peduli kepada rakyat berpenghasilan rendah, sehingga hal ini perlu didukung. Meski menjadi perdebatan publik, program uang muka nol persen sangat mungkin dilakukan.
Menurut Alwi, program seperti ini wajar dilakukan pada bisnis properti swasta yang membangun rumah komersial. Apalagi untuk rumah subsidi, tentunya sangat mungkin dilakukan asal ada keberpihakan kepada rakyat. Sekarang saja, uang muka rumah subsidi dari pemerintah sudah satu persen, sehingga tidak sulit kalau dijadikan nol persen. "Ini tinggal persoalan mau atau tidak, kalau mau, pasti jalan, " kata Alwi di sela acara Sarasehan Pemangku Kepentingan Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Senin (10/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika