REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengajak para sineas muda di kota ini untuk mengembalikan kejayaan film Makassar. "Makassar pernah menjadi pusat produksi film terbesar kedua di Indonesia dan itu sudah lama. Mari kita kembalikan itu dan inovasi serta kreativitas para sineas muda Makassar ini akan kita tantang," ujarnya, di Makassar, Sabtu (23/4).
Danny Pomanto, sapaan akrab Wali Kota Makassar itu, mengatakan bahwa film-film Makassar pernah merajai industri perfilman nasional. Beberapa karya anak Makassar yang booming saat itu di antaranya Pendekar Sumur Tujuh, Sanrego, dan Senja di Pantai Losari."
Karena itu, selaku pimpinan pemerintahan di daerah ini, Danny menaruh harapan besar kepada sineas-sineas muda yang dimiliki kota ini bisa mengembalikan sejarah kejayaan tersebut. Saat ini, menurut wali kota berlatar belakang arsitek itu, begitu banyak sejarah dan cerita asli yang dimiliki kota Makassar. Sehingga ruang eksplorasi untuk menjadikan sebuah ide cerita begitu luas untuk difilmkan.
"Kita punya cerita romantik Datu Museng dan Maipa Dayapati, Lagaligo dan We'Cudai. Sedangkan untuk kisah heroik kita ada Karaeng Patingalloang, Sultan Hasanuddin, Arung Palakka, atau kita bisa telusuri nama-nama jalan seperti H Bau, Lasinrang, serta asal muasal kuliner seperti coto, konro. Pokoknya banyak cerita yang bisa kita filmkan," ujarnya lagi.
Ia berjanji akan membangun rumah film Makassar sebagai pusat sarana dan prasarana bagi insan perfilman daerah ini, agar kualitas produksi yang dihasilkan bisa lebih baik. Selain itu, juga tengah dipikirkan adanya akademi perfilman di Makassar karena setiap cerita yang dimiliki mestilah dieksplorasi secara akademik.
Danny pun mengatakan Pemkot Makassar siap mendukung secara penuh. Ia juga menantang para sineas Makassar menggarap film bertema Program Makassarta Tidak Rantasa (MTR), Smart City, dan Sombere.
"Semoga embrio-embrio perfilman yang tercipta di sini bisa kita uji pada F8 Festival and Forum September mendatang," ujar Danny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika