REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Masuknya investasi asing dalam industri perfilman dapat membantu perkembangan perfilman Indonesia. Namun hal tersebut belum bisa terwujud lantaran industri perfilman masih masuk dalam daftar negatif investasi (DNI).
Karena itu, adanya rencana revisi pada DNI terutama pada industri perfilman oleh Presiden Joko Widodo didukung penuh sineas tahan air.
Sheila Timothy, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/2) mengatakan, adanya perubahan pada kebijakan ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha perfilman mendapatkan akeses baik dari sektor eksibisi, distribusi maupun produksi.
"Pencabutan DNI dianggap memberikan berbagai efek positif baik dari sisi aktor, kreator, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan industri perfilman," ujar Sheila Timothy.
Seluruh inti pada perfilman Indonesia akan memiliki semangat dalam memproduksi dan mengasah kreatifitas dalam membuat film-film yang dapat diperhitungkan.
Bagi para sineas, tidak ada alasan untuk menolak dicabutnya DNI. Jika ada pihak-pihak yang menolak dicabutnya DNI, dianggap tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan para sineas yang berada di luar negri. Pasalnya perfilman Indonesia juga memiliki kemampuan yang dapat menyetarakan perfilman asing.
“Justru dengan dicabutnya DNI di usaha bioskop akan menempatkan para kreator film di Indonesia, berada selevel dengan para kreator film dari mancanegara,” ujar Hanung Bramantyo selaku pimpinan rumah produksi Dapur Film.