REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara sekaligus produser Nia Dinata merupakan salah satu insan perfilman yang kerap menyuarakan perbaikan dalam dunia perfilman Indonesia. Termasuk dalam membongkar skandal Berlinale beberapa waktu lalu.
Menurutnya, skandal tersebut bisa jadi momentum yang baik untuk memperbaiki dan meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap perfilman.
"Tentu saja ini satu momentum, tapi yang namanya usaha untuk perbaiki kinerja pemerintah untuk kelola film kita sudah lakukan dari dulu. Kita pernah meminta ganti UU Perfilman dan menyoroti kinerja buruk pemerintah soal film," ujar Nia Dinata saat menggelar aksi dan menyuarakan surat terbuka di lobi Kantor Kementerian Pariwisata, akhir pekan kemarin.
Skandal Berlinale dimulai ketika surat permohonan izin ke luar negeri yang dilayangkan Kementerian Pariwisata lewat Direktur Pengembangan Industri Perfilman. Surat tersebut mengajukan nama-nama yang akan diberangkatkan ke Festival Film Berlin pada 5 hingga 15 Februari 2015.
Namun yang dipermasalahkan adalah nama-nama yang diutus untuk mewakili insan perfilman Indonesia sangat diragukan kapabilitas dan kredibilitasnya serta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk diberangkatkan oleh pemerintah. Hal ini seolah mengulang keberangkatan delegasi-delegasi di tahun-tahun sebelumnya.
"Kemarin tiba-tiba surat itu bocor ke publik, dan di zaman digital seperti sekarang ini publik berhak tahu. Publik juga dapat terlibat untuk beri yang terbaik. Kita dapat dukungan dan ini momentum demi bela film indonesia," tutur Nia.
Keikutsertaan Indonesia di berbagai film market dikatakan Nia memang tidak pernah jelas. Ia pernah melihat sendiri bahwa booth Indonesia di ajang Hong Kong Film Market kosong melompong tanpa ada seorang pun.
"Waktu itu saya dapat booth gratis dari panitia dan lokasinya tidak jauh dari booth Indonesia," kata Nia.
"Dan ketika saya lihat booth Indonesia kosong melompong nggak ada yang jaga, mereka malah pergi ke Hong Kong Disneyland," papar Nia.
Nia berharap ke depannya penanganan perfilman di Indonesia benar-benar lebih baik. Badan Ekonomi Kreatif yang akan menangani urusan film diharapkan diisi orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
"Kita berharap badan itu diisi oleh orang-orang yang benar, dengan tata kelola yang benar," ujar Nia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika