REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nidji akan mengajak para musisi untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK terkait janjinya mendukung industri kreatif musisi Indonesia. Mereka berharap akan ada lembaga baru pemerintah yang menangani kasus pembajakan.

Mengingat banyaknya permasalahan yang harus dibenahi Jokowi, Giring sang vokalis akan mengingatkan mantan walikota Solo akan janjinya tersebut. Ia menginginkan pajak hiburan dikurangi dari yang saat ini 10 persen.

Pajak yang tinggi itu rupanya tidak dibarengi pengawasan pemerintah terhadap industri musik Indonesia. Nidji saat bertandang ke redaksi ROL, Selasa (16/9), mengeluhkan pengawasan pemerintah terhadap pembajakan acuh tak acuh.

“98 persen CD yang ada di Indonesia itu bajakan. Illegal download di mana-mana,” ungkap salah satu personil Nidji.

Band asal Jakarta itu mengaku kecewa dengan pemerintah. Katanya, situs porno yang ada di internet  dengan mudah ditutup oleh Indonesia. Namun, mengapa untuk menutup pengunduhan lagu secara ilegal sulit sekali.

Seharusnya, pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan pembajakan karya musisi Indonesia.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika