REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pakestu menegaskan bahwa perkembangan perfilman nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perfilman. Termasuk pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman, insan perfilman, asosiasi perfilman, BPI, maupun masyarakat.
Hal itu dikemukakan Mari Elka saat membuka Rapat Kerja Badan Perfilman Nasional (BPI) tahun 2014 yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Parekrag, Senin (30/6).
Menparekraf mengatakan, dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama tersebut, ada tiga hal penting yang melekat pada BPI. Yakni, pertama sebagai mitra pemerintah dalam mengupayakan kemajuan dan perkembangan industri perfilman nasional.
“Sinergi, atmosfir, dan aura positif kemitraan ini perlu tercermin dalam setiap program kerja, kegiatan dan pelaksanaan kerja BPI. Di satu sisi, pemerintah akan berusaha menfasilitasi BPI yang tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Mari dalam pernyataan tertulis yang diterima ROL, Senin (30/6).
Kedua, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, BPI perlu mengutamakan delapan pelaksaaan tugas dan fungsinya.
"Untuk melaksanakan delapan tugas ini bukan suatu hal yang mudah. BPI perlu melakukan pemrioritasan tugas atau pengelolaan tugas secara rasional dan proporsional, yang memungkinkan dapat bekerja secara efektif dan efisien," ujar Mari.
Ketiga, sesuai dengan ini pasal 68 ayat (3) UU No.33/2009 tentang Perfilman, BPI merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi pada keberadaan BPI yang harus mampup menjalankan roda organisasi secara mandiri, namun tetap menjalin kemitraan yang positif dengan Pemerintah.
"Tiga hal tersebut merupakan tantangan dan sekaligus harapan agar BPI dapat bekerja secara maksimal dan mendukung perwujudan mimpi bersama dalam memantapkan keberadaan film Indonesia di dalam negeri serta meningkatkan daya saing perfilman nasional pada tataran perfilman antarbangsa," kata Mari.
Mari kemudian menilai kegiatan Rapat Kerja BPI 2014 sangat penting karena dari kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil tentang program dan rencana pelaksanaan kerja BPI sebagai bentuk peranannya terhadap kemajuan dan perkembangan perfilman Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
