REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu kementerian yang membidangi film, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mencetak blue print (cetak biru) untuk menyusun pembangunan perfilman ke depan.
Hal itu dikemukakan Plt Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kacung Marijan, dalam jumpa pers Hari Film Nasional ke-64, Rabu (26/3), di Balirung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
"Karena membangun industri film itu tidak bisa jangka pendek, tapi jangka panjang," kata Kacung.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah sejatinya memiliki dua tugas pokok dalam pengembangan perfilman. Yakni fasilitasi dan regulasi. Terhadap dua hal ini, Kacung mengakui dukungan pemerintah masih belum maksimal.
Kondisi berbeda ditunjukkan sejumlah negara, salah satunya Korea Selatan. Perfilman di Korea Selatan terus berkembang dan industrinya juga semakin meningkat karena tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam menjalankan dua tugas pokok itu.
"Untuk itu saya minta bantuan kepada teman-teman BPI (Badan Perfilman Indonesia) untuk sama-sama menyusun blue print, membangun perfilman Indonesia ke depan," kata dia. "Supaya lebih jelas action yang dibutuhkan pemerintah seperi apa."
Kemendikbud sendiri, ungkap Kacung, terus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan perfilman, khususnya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap film Indonesia.
"Salah satunya melalui kurikulum seni dan budaya dimana film termasuk didalamnya," kata dia.
Selain itu, Kemendikbud juga tengah mendorong pengembangan infrastruktur di sekolah, yakni pembuatan laboratorium film. Nantinya laboratorium bisa digunakan untuk diskusi, menonton dan juga membuat film.
"Kita targetkan tiap kabupaten ada lima sekolah yang punya laboratorium. Jadi bisa sebagai infrastruktur kecil-kecilan disana," kata Kacung. "Tapi yang terpenting adalah dua kementerian ini (Kemenparekraf dan Kemendikbud yang sama-sama membawahi film) jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Mari kita bersama majukan film Indonesia."
Ikuti Whatsapp Channel Republika