REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konflik dualisme di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat berakhir sudah. Kedua pihak yang selama delapan tahun berkonflik sepakat berdamai. "Kita harus menyambut gembira adanya perdamaian antara Sinuhun Pakubuwono XIII dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan," kata Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Senin (4/6) di Gedung Pustakaloka, DPR-RI Jakarta.
Marzuki menyatakan Keraton Surakarta Hadiningrat memiliki peninggalan tradisi dan budaya yang patut dilestarikan untuk kepentingan anak cucu bangsa. Pertikaian di internal keraton menurut Marzuki membuat usaha pemanfaatan cagar budaya Keraton Surakarta Hadiningrat - untuk kepentingan bangsa - tidak maksimal.
Dia berharap pasca-perdamaian, Keraton Surakarta Hadiningrat segera kembali pada eksistensinya sebagai salah satu pusat budaya nasional. "Dengan kepemimpinan yang mantap saya yakin upaya pelestarian budaya akan tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama," Marzuki optimis.
Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan, menyatakan permohonanan maafnya kepada pemerintah dan masyarakat terkait konflik dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta Hadiningrat yang selama ini terjadi.
"Kami mohon pintu maaf apabila persoalan dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi telah banyak menyita waktu pemerintah dan DPR," katanya.
Panembahan Agung Tedjowulan menyatakan, kesediaannya melepas gelar sebagai Paku Buwono XIII dan turun pangkat menjadi Mahapatih semata-mata untuk mengembalikan kejayaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Selain itu dia juga ingin agar usaha melestarikan dan mengembangkan nilai luhur budaya keraton dapat segera terlaksana demi kejayaan NKRI.
Sebelumnya pada 16 Mei 2012 dua pemimpin Keraton Surakarta Hadiningrat telah sama-sama menyepakati perdamaian. Usaha perdamaian ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepahaman kedua pihak yang didukung pemenuh pihak pemerintah melalui empat perwakilan menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Senin (4/6) di ruang Pustakaloka Kompleks DPR-RI Jakarta.
Juru bicara Paku Buwono XIII dan Mahapatih Panembahan Agung Tedjowulan, KRH. Bambang Pradotonagoro menyatakan kedua pemimpin akan mengedepakan pemersatuan keluarga terlebih dahulu. Bagi pihak-pihak keraton yang belum menyepakati terjadinya rekonsiliasi, Paku Buwono XIII dan Panembahan Agung Tedjowulan bersedia membuka pintu dialog dan berjanji akan menjelaskan alasan dari rekonsiliasi.
Bambang menambahkan, kedua pemimpin Keraton Surakarta Hadiningrat (Raja dan Mahapatihnya) akan memimpin keraton dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan tuntutan zaman. Mereka juga akan melibatkan seluruh putra dan putri Paku Buwono XII dalam membentuk kebijakan terkait usaha pengembalian ekstensi keraton. "Rekonsiliasi bagi Dwi Tunggal merupakan harga mati yang tak bisa ditawar," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika