REPUBLIKA.CO.ID,NGANJUK--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur, menerbitkan surat edaran (SE) larangan selingkuh, karena banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten setempat yang diindikasikan selingkuh.
"Ada beberapa laporan yang masuk, anggota PNS terjaring razia. Surat edaran itu keluar berdasarkan keprihatinan tersebut," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk, Abdul Wahid, di Nganjuk, Kamis.
Ia enggan mengatakan, jumlah pegawai yang terlibat perceraian akibat perselingkuhan. "Jumlah pegawai yang terdata tidak terlalu banyak," katanya.
Namun, ia menyebut, keluarnya surat edaran tersebut memang untuk lebih mendisiplinkan para pegawai. Konsentrasi mereka kadang terganggu ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan hingga perceraian.
"Kami ingin agar kerja mereka lebih kondusif. Dari yang kami pantau, beberapa masalah dalam rumah tangga bisa berpengaruh pada kerja," ucapnya.
SE tentang pembinaan pegawai dan larangan selingkuh itu dikeluarkan pemkab pada 21 Juli 2011 dengan nomor 800/1971/411.303/2011. Surat itu ditujukan kepada pemimpin di SKPD, kecamatan, sekretaris dewan, sekretaris KPU, BUMN, hingga BUMD di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Dalam SE tersebut, kepala satuan kerja diharapkan untuk melakukan pembinaan kepada para staf agar tidak bercerai maupun berbuat selingkuh.
SE hanya ditujukan kepada kepala satker, katanya, karena merekalah yang bertanggung jawab di satker tersebut. Ia diharapkan memberi pengarahan kepada anggotanya, agar menjadikan keluarga mereka lebih harmonis.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk, Ali Supandi mengakui memang beberapa kali pihaknya melakukan operasi dan pernah mendapati ada pegawai pemkab yang dipergoki dengan selingkuhannya.
"Kami memang pernah mendapati ada yang dengan bukan pasangannya terjaring razia. Kami sudah data dan laporannya sudah kami berikan ke instansi terkait," kata Ali.
Pihaknya juga akan rutin melakukan patroli, terlebih lagi saat ini menjelang bulan suci Ramadhan. Patroli akan dilakukan bukan hanya di tempat wisata maupun tempat hiburan, tetapi hingga di hotel-hotel wilayah kabupaten.
Ia berharap, dengan patroli itu akan mengurangi dampak kegiatan maksiat yang dilakukan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga pegawai pemerintah
Ikuti Whatsapp Channel Republika