REPUBLIKA.CO.ID,KEDIRI--Rumah dinas Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Samsul Ashar yang terletak di Jalan Basuki Rahmad, ternyata hingga kini masih menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2010.
Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Kediri, Zahri, Selasa mengemukakan hingga kini pajak dari rumah itu belum dibayarkan. "Itu karena 'human error'. Ada kelalaian di sini, hingga terlambat membayar pajak," kata Zahri.
Harusnya, jatuh tempo pembayaran PBB 2010 berakhir pada 31 Juli 2010 lalu. Tetapi, hingga tahun pajak 2011, sejumlah aset pemkot hingga kini belum juga terbayarkan.
Selain rumah dinas wali Kota, rumah dinas Sekretaris Daerah, Agus Wahyudi hingga kini juga belum membayar pajak. Bahkan, untuk aset pemkot lain, seperti bekas gedung bioskop yang terletak di Jalan Brawijaya, Kediri juga belum dibayar.
Total pajak yang harusnya dibayarkan sebenarrnya tidak terlalu banyak. Untuk rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Sekda, dan bekas gedung bioskop hanya sekitar Rp 10 juta. Namun, di Kelurahan Pocanan sendiri, total tunggakan pajak mencapai Rp 72 juta.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Kediri, Hariadi mengakui tentang belum terbayarnya pajak di rumah dinas Wali Kota serta beberapa pejabat lain itu.
Pihaknya mengatakan, sebenarnya memang ada pegawai yang mengurusi untuk masalah pembayaran pajak dan sejumlah pembayaran rumah dinas lainnya.
Tetapi, ia beralasan saat ini masih sibuk dengan berbagai kegiatan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang cukup menyita tenaga dan pikiran. "Akhir-akhir ini Kediri sibuk dengan berbagai acara, termasuk Porprov ini. Tapi, nanti kami akan koordinasikan agar masalah pajak segera dituntaskan," ucap Hariadi.
Sementara itu, menunggaknya pajak dari beberapa aset milik pemkot mendapat sorotan tersendiri dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri. Mereka menyayangkan tidak tepatnya pemkot dalam memenuhi tanggungan pajak.
"Harusnya, pemkot lebih teliti lagi tentang masalah pajak. Kan bukan harus Wali Kota yang memikirkan masalah pajak, tetapi ada stafnya," kata Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri, Erita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
