REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menandai dua tahun perjalanan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, tantangan transformasi digital nasional dinilai tidak hanya terletak pada penguatan jaringan, melainkan juga pada proteksi psikologis 70 juta anak bangsa dari risiko ketergantungan kecerdasan buatan atau artificiall intelligence (AI). Penerapan regulasi berbasis risiko seperti PP TUNAS kini menjadi langkah penting pemerintah bersama industri dan tenaga pendidik untuk mencegah teknologi memangkas kecerdasan sosial anak serta mengikis ikatan emosional dalam keluarga Indonesia.
Meski AI berpotensi membuka keran kreativitas dan mempermudah cara belajar, anak-anak dinilai tetap rentan menjadi korban paparan informasi keliru, deepfake, hingga ikatan emosional buatan dengan chatbot. Karakter AI yang selalu bersikap ramah, siap mendengarkan 24 jam, dan cenderung selalu mengiyakan pendapat pengguna (sycophancy) berisiko perlahan-lahan mengikis ikatan emosional antara anak dan orang tua.
Pakar digital Enda Nasution menyoroti fenomena anak dan remaja yang kini makin masif menjadikan AI sebagai tempat meluapkan isi hati. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru yang sangat berbeda dibanding era awal internet.
Menurut dia, orang tua perlu melatih anak berpikir kritis agar tidak mudah memercayai informasi yang dihasilkan Al. Enda mengatakan keterampilan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dari prinsip literasi digital yang selama ini diajarkan yaitu tidak langsung memercayai informasi yang diterima, memeriksa sumbernya, dan membandingkannya dengan informasi lain. Hanya saja, anak juga perlu memahami bahwa Al tetaplah mesin yang bisa keliru, meskipun disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan.
"Memang tantangannya agak beda. Kalau dulu kita mengingatkan anak supaya jangan mudah percaya dengan apa yang mereka baca di internet, sekarang mereka bisa bertanya langsung ke Al dan mendapat jawaban yang terdengar sangat meyakinkan. Padahal Al juga bisa salah, bahkan bisa memberikan informasi yang sama sekali tidak benar, tetapi disampaikan seolah-olah benar," kata Enda kepada Republika, Sabtu (17/10/2026).
Selain itu, anak juga perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi saat berinteraksi dengan Al. Respons Al yang ramah dan terkesan memahami dapat membuat anak merasa nyaman untuk menceritakan berbagai hal, termasuk persoalan yang bersifat pribadi. Padahal, informasi yang dibagikan masuk ke layanan teknologi yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai penyimpanan dan penggunaan data.
"Anak bisa saja menceritakan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi tanpa menyadari bahwa informasi itu masuk ke sebuah layanan teknologi, yang punya ketentuan sendiri mengenai penyimpanan dan penggunaan data," kata Enda.
Untuk membantu anak memahami risiko sekaligus memanfaatkan Al secara bijak, Enda menilai, prinsip literasi digital yang selama ini diajarkan masih relevan. Melalui kampanye Bijak Ber-AI dan Bijak Bersosmed, anak bisa diberi pemahaman soal menjaga privasi, menangkal hoaks, hingga mencegah ketergantungan emosional pada Al.
Hal itu menurutnya sangat penting karena kini banyak yang menjadikan Al sebagai tempat curhat. "Anak dan remaja bisa curhat ke chatbot, minta nasihat soal hubungan, persoalan keluarga, atau hal-hal yang mungkin sulit mereka ceritakan ke orang lain. Jadi saya rasa sekarang perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk remaja, yaitu ketergantungan emosional kepada Al," kata dia.
Menurut dia, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kerja sama orang tua, sekolah, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Sekolah perlu mengajarkan literasi digital dan Al, pemerintah memastikan regulasi berjalan dan perusahaan teknologi menjamin keamanan layanan mereka.
"Jangan semua dibebankan kepada pengguna. Mereka yang membuat dan menyediakan teknologinya juga harus memikirkan keamanan anak sejak awal," kata Enda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika