REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah investigasi terbaru dari New York Times menemukan bahwa Pemerintah Israel diduga melakukan kampanye terorganisasi untuk menggunakan Kontes Lagu Eurovision sebagai alat "soft power". Israel disebut ingin menggunakan Eurovision untuk memperbaiki citra negara dan membangun dukungan internasional.
Laporan tersebut menyebut Pemerintah Israel telah menjalankan berbagai upaya promosi terkait Eurovision sejak 2018. Strategi itu bertujuan untuk memperbaiki reputasi negara yang sedang merosot sekaligus menggalang simpati global melalui kompetisi musik terbesar di Eropa tersebut.
Menurut investigasi, seperti dilansir laman NME, Selasa (12/5/2026), pemerintah Israel menghabiskan sedikitnya 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 17,5 miliar untuk pemasaran Eurovision. Sebagian dana berasal dari kantor hasbara milik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bertugas menangani citra publik Israel di mata dunia.
Pada 2024, sekitar 800 ribu dolar AS disebut dialokasikan khusus untuk promosi voting Eurovision. Padahal aturan Eurovision secara jelas melarang campur tangan pemerintah dalam proses voting.
Direktur Eurovision Martin Green sebelumnya menyatakan bahwa tindakan Israel memang berlebihan, namun menurutnya tidak memengaruhi hasil akhir kompetisi. Israel diketahui menempati posisi kedua pada Eurovision 2024 dan kembali finis sebagai runner-up pada 2025.
Investigasi juga menyebut para kontestan Israel memperoleh suara publik tinggì bahkan dari negara-negara yang dikenal memiliki sentimen negatif terhadap Israel. Namun, New York Times tidak menemukan bukti penggunaan bot maupun metode manipulasi tersembunyi lainnya untuk memengaruhi hasil keseluruhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika