REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menganggap wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka.
"Menang 50 persen dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenankan Pilpres 2024 jika memperoleh suara lebih dari 50 persen plus satu.
Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di semua provinsi, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20 persen suara.
"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50 persen plus satu. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50 persen plus satu, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus.
Agus mengekkaim, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Sejumlah lembaga survei melaporkan, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga menguasai provinsi tertentu.
"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
