REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' mempertanyakan konsistensi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan berpihak pada paslon tertentu.
"Kami menuntut konsistensi pernyataan Pak Jokowi pada saat makan bersama tiga capres, yang menyepakati untuk Presiden beserta jajarannya bersikap netral," kata Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz, Rabu (24/1/2024).
Usamah berpendapat, Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak lantaran dalam Pilpres 2024 ini, putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto. Sehingga, seorang ayah merasa harus membantu anaknya untuk menang.
Meski kemungkinan Presiden nantinya tidak netral dalam Pilpres 2024, Usamah berharap agar proses pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 berjalan sesuai dasar luber plus jurdil. "Kami menyerahkan kepada Jokowi terkait dengan keputusan tersebut, dan kami hanya bisa berharap penyelenggaraan pemilu kali ini bisa netral, bisa luber, walaupun presidennya tidak netral nantinya," tuturnya.
Saat ditanya ada atau tidaknya rencana untuk mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menegur Jokowi? Usamah menyebut belum ada rencana. Sebab, hingga kini pernyataan Jokowi belum sampai menyatakan diri berpihak pada paslon tertentu.
"Belum ada rencana ke sana sih. Kita masih berharap Bawaslu bisa bertindak dulu, kami memberikan waktu dulu lah. Bawaslu pasti akan menimbang-nimbang dan lagi pula Presiden memang belum memihak kan. Tapi bila nanti Presiden memihak, kami akan menunggu respons dari Bawaslu," katanya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).
Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.
"Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.
Ia hanya mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. "Ya nanti dilihat," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga sempat ditanya apakah dirinya sudah memihak kepada satu paslon tertentu. Namun ia justru bertanya balik kepada awak media."Itu yang saya mau tanya, memihak ndak," kata Jokowi sambil tertawa kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
