REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana memisahkan lembaga pengumpul pajak dengan Kementerian Keuangan. Saat berbicara dengan para ekonom di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF, Rabu (8/11/2023), Prabowo menyebut konsep ini mengadopsi negara-negara maju.
"Memang ya, kita terus terang saja, kita ini sebagai negara kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Di banyak tempat, di negara-negara maju, agak dipisahkan antara policy making Kementerian keuangan dan tax collection dan revenue collection," ujar Prabowo.
Prabowo tidak menguraikan detil. Sebab menurutnya, gagasan pemisahan lembaga pajak ini saat terus didalami oleh timnya.
"Suatu gagasan ini atau strategi ini terus menerus, tim pakar yang membantu saya melakukan kajian, melakukan simulasi melakukan studi banding, sehingga tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat kita bisa segera kerja," ujarnya.
Prabowo memastikan kebijakan tersebut akan diterapkan saat dia terpilih menjadi presiden.
"Jadi mngkin ada hikmahnya bahwa Pemilu ada di Februari kemudian pelantikan Oktober jadi masa persiapan transisi cukup lama jadi bisa cukup matang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
