REPUBLIKA.CO.ID,KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan semua departemen dan lembaga terkait akan dikoordinasikan di bawah satu komite Kabinet dengan tujuan memberdayakan sertifikasi halal Malaysia dan membawa industri halal negara ke tingkat yang lebih kompetitif.
Menurut Anwar, komite Kabinet ini akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sinergi di antara semua pihak yang terlibat untuk sepenuhnya memanfaatkan ekosistem halal negara, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar di pasar halal global.
"Kami memang mendapatkan skor tinggi untuk sertifikasi halal, tetapi saya ingin itu lebih tinggi lagi, tidak hanya sebagai model teladan untuk negara lain tetapi juga dalam hal efisiensi, penelitian berkualitas, dan kemampuan untuk memberikan persetujuan yang cepat,” ungkapnya dilansir dari Malaysia Now, Kamis (14/9/2023)
“Beberapa pemimpin dunia yang saya temui, seperti dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Kamboja, juga telah membahas industri halal, dengan mereka berfokus pada Malaysia jadi akan sangat merugi jika kita tidak memberikan perhatian khusus," katanya saat membuka Global Halal Summit 2023 di Putrajaya.
Juga hadir Zahid, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Keagamaan) Mohd Na'im Mokhtar, dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.
Mengingat pasar industri halal global yang diharapkan mencapai 2,4 triliun dolar AS (11,23 triliun ringgit malaysia) pada 2024, Anwar, yang juga menteri keuangan, mengatakan dia telah meminta Zahid dan Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim) untuk fokus pada penguatan sertifikasi dan aspek promosi perdagangan untuk memungkinkan Malaysia memimpin pasar halal global yang sangat kompetitif.
Perdana menteri menekankan bahwa sinergi antara sertifikasi halal dan promosi perdagangan adalah yang paling penting, yang menuntut semua pemain industri halal lokal, departemen, dan lembaga terkait menghentikan praktik bekerja di silo.
Dia mengatakan bahwa masalah halal tidak hanya terkait dengan makanan dan minuman tetapi juga meluas ke produk lain seperti farmasi, kosmetik, barang konsumsi, layanan logistik, perangkat medis, dan manufaktur kontrak, di mana penilaian "halal dan bersih" yang diberikan dapat menarik minat dari negara-negara non-Muslim.
"Jadi, semua ini perlu dikoordinasikan dengan HDC (Halal Development Corporation Bhd) dan Matrade (Malaysia External Trade Development Corporation) karena ada spesialisasi dan sinergi dengan industri lokal,” kata dia.
"Atau, kami hanya akan memperkenalkan dan mengeluarkan sertifikat halal, tetapi tidak mengembangkan industri halal kami," katanya.
Dalam hal ini, Anwar mendesak untuk setiap langkah yang diambil oleh Jakim dalam sertifikasi halal untuk menyelaraskan dengan perkembangan industri lokal dan global untuk memastikan keberlanjutan industri halal, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi Malaysia di pasar global.
Dia juga ingin kesempatan yang sama diberikan kepada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di industri halal sehingga mereka dapat bersaing secara internasional bersama perusahaan besar yang terkenal dan mapan.
"Ada penekanan baru pada penyediaan ruang untuk UMKM dengan bantuan yang sesuai. Jika ini tidak berada di bawah lingkup Jakim, itu mungkin di bawah Matrade atau Mara, dan itulah mengapa saya mengatakan koordinasi sangat penting," tambahnya.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
