REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamanan ganda dinilai perlu dilakukan untuk mencegah peretasan bank. Hal ini disampaikan akademisi sekaligus dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat (Sumbar), Valeny Suryaningsih.
"Selain pengamanan dari pihak bank, nasabah juga harus melakukan pengamanan berlapis untuk mencegah peretasan," kata Valeny di Padang, Rabu (24/52023).
Hal tersebut dia sampaikan dalam talk show bertajuk "Pengembangan Karier di Era Digital" kepada para mahasiswa Unand. Dalam paparannya, ia mengatakan perbankan di Tanah Air telah berusaha menjaga keamanan data-data nasabah. Namun, peningkatan keamanan atau pengamanan ganda tetap dianjurkan baik oleh pihak bank maupun nasabah sendiri.
"Saya melihat perbankan sudah berusaha melakukan security berlapis misalnya dulu password dari mesin ATM atau SMS saja, namun sekarang sudah ada on time password," ujarnya.
Kendati demikian, penerapan on time password (OTP) tidak selalu bisa menjamin keamanan. Sebab, beberapa kasus yang terjadi nomor kode OTP yang dihubungkan ke nomor telepon tidak tersambung dikarenakan nomor telepon tersebut sudah tidak aktif.
"Jadi, keamanan siber di perbankan harus selalu dilakukan maintenance atau pemeliharaan guna mencegah peretasan," kata dia.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) diketahui menyiapkan belanja modal (capital expenditure) sebesar Rp580 miliar untuk memperkuat teknologi informasi (IT) dan keamanan data pada 2023.
"BSI menganggarkan capex untuk IT dan digital Rp580 miliar, ini lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Realisasi anggaran itu khususnya IT dan digital termasuk pengamanan prioritas," kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta. BSI berkomitmen terus memperkuat IT dan keamanan data nasabah di tengah tantangan digital di tingkat global, sehingga alokasi capex diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan digital serta keamanan data perseroan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
