Jumat 24 Mar 2023 08:10 WIB

Polemik Rp 349 Triliun Perlu Segera Dibawa ke Ranah Hukum

DPR mewacanakan untuk membentuk pansus transaksi janggal ratusan triliun.

Rep: republika.id/ Red: republika.id

JAKARTA – Dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun terus bergulir. DPR RI pun mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap misteri uang ratusan triliun yang belum terang benderang tersebut. Namun, polemik itu dinilai lebih baik untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Ketua LSM antikorupsi IM57+ Institute...

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Lihat Artikel Asli

Baca Selengkapnya di republika.id

republika.id

Berita Terkait

Islam Digest - 26 May 2024, 08:10

Wakaf Orang Aceh di Tanah Suci

News - 26 May 2024, 07:55

Kejakgung Dijaga Ketat TNI Buntut Jampidsus Dikuntit

Islam Digest - 26 May 2024, 07:45

Gua-Gua Bersejarah dalam Islam

Internasional - 26 May 2024, 07:25

Dulu Nazi Bakar Buku, Kini IDF Bakar Alquran

Islam Digest - 24 May 2024, 15:52

Tembok Dzulqarnain Tutup Yajuj dan Majuj, Dimana Lokasinya?

News - 24 May 2024, 12:53

Prabowo: Uang Kuliah Jangan Tinggi, Kalau Bisa Gratis

News - 24 May 2024, 11:33

PKS Belum Pasti Usung Anies

News - 24 May 2024, 10:29

Teka-teki Dugaan Hilangnya Bus Bekas Transjakarta

Yuk Ngaji Hari Ini

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۖ

Lalu (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.

(QS. Al-A'raf ayat 107)

Berita Lainnya

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menjawab pertanyaan wartawan usai acara konferesi pers terkait kasus hukum yang menimpa Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. Republika/Prayogi.

Pemilu Kita - Ahad , 26 May 2024, 05:55 WIB

Demokrat Pastikan tak Ada Anies Saat Godok Nama Bakal Cagub Jakarta

H Nalim bersilaturahim ke Ketua Umum PAN, Zulkfili Hasan. Nalim berpeluang besar mendapat rekomendasi PAN untuk Pilkada Merangin

Pemilu Kita - Sabtu , 25 May 2024, 18:55 WIB

Elektabilitas Tertinggi di Internal PAN, H Nalim Minta Restu Zulhas Maju Pilkada Merangin

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Politikus Bonnie Triyana (kiri) dan Aryo Seno Bagaskoro (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers jelang Rakernas V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Rakernas tersebut akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

Pemilu Kita - Rabu , 22 May 2024, 19:00 WIB

Bobby Gabung Gerindra, PDIP Sindir Soal Kepentingan Kekuasaan

Hakim Konstitusi Anwar Usman (kanan) dan M Guntur Hamzah (kiri) saat mengikuti jalannya sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara PHPU hasil Pileg 2024 pada 21-22 Mei 2024. Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahap pembuktian. MK menargetkan akan memutus perkara sengketa hasil Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024.

Pemilu Kita - Rabu , 22 May 2024, 12:48 WIB

MK Putuskan tak Terima Gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (dua kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin jalannya sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara PHPU hasil Pileg 2024 pada 21-22 Mei 2024. Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahap pembuktian. MK menargetkan akan memutus perkara sengketa hasil Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024.

Pemilu Kita - Rabu , 22 May 2024, 12:40 WIB

MK tidak Terima Gugatan Pileg PPP Dapil Papua Pegunungan

Terpopuler

1	Eks Kepala BAIS: Pembuntutan Jampidsus di Luar Tupoksi Densus 88
2	Soal Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati, Puan: Berdoa Saja, Insya Allah
3	Ahad Tetap Buka, Ini Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta dan Depok
4	BNPB Ingatkan Warga di Pringsewu Lampung Antisipasi Banjir Susulan
5	Kejakgung Dijaga Ketat TNI Buntut Jampidsus Dikuntit
6	Anjing Kabosu yang Sering Jadi Meme Mati, Ternyata Pernah Punya Kisah Kelam