Ahad 19 Jun 2022 20:30 WIB

Akademisi Sarankan Investasi Telkomsel di GoTo tak Dipolitisasi

GoTo dinilai memiliki peluang pertumbuhan bisnis yang sangat besar.

Rep: Antara/ Red: Satria K Yudha
Mitra layanan ojek daring Gojek menunjukkan logo merger perusahaan Gojek dan Tokopedia yang beredar di media sosial di shelter penumpang Stasiun Kereta Api Sudirman, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Sejumlah mitra pengemudi Gojek berharap mergernya dua perusahan startup Gojek dan Tokopedia memberikan dampak positif bagi kalangan mitra dengan meningkatnya bonus dan insentif karena penggabungan tersebut telah meningkatkan nilai atau valuasi perusahaan.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Mitra layanan ojek daring Gojek menunjukkan logo merger perusahaan Gojek dan Tokopedia yang beredar di media sosial di shelter penumpang Stasiun Kereta Api Sudirman, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Sejumlah mitra pengemudi Gojek berharap mergernya dua perusahan startup Gojek dan Tokopedia memberikan dampak positif bagi kalangan mitra dengan meningkatnya bonus dan insentif karena penggabungan tersebut telah meningkatkan nilai atau valuasi perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menyarankan agar investasi PT Telkomsel di gabungan bisnis Gojek-Tokopedia atau GoTo tidak diseret ke ranah politis. Jika dibawa ke ranah politik, dikhawatirkan bakal menghambat rencana investasi BUMN.

"Kalau politisi ikut masuk hingga ke level teknis, khawatirnya BUMN akan jadi stagnan dan tidak ada keinginan untuk berinvestasi. Ada kemungkinan perusahaan-perusahaan BUMN enggan berinvestasi. Jadi ada underinvestment namanya. Efeknya tentu tak akan bagus," tutur Eddy Junarsin dalam siaran pers, akhir pekan inj. 

 

Menurut Eddy, pihak yang berhak untuk mempertanyakan investasi anak perusahaan BUMN, seperti halnya Telkomsel di GoTo adalah pemilik saham mayoritas dan komisaris. Apalagi, investasi ini merupakan bagian dari rencana pengembangan bisnis perusahaan.

 

“Kalau investasi yang tidak sesuai dengan bisnis utama tapi ada manfaatnya, bisa minta penjelasan ke direksi. Kemudian kalau investasi ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau investasi ini tidak sesuai dengan harapan, pemegang saham bisa mengganti dirut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)," jelasnya.

 

Eddy menilai, langkah Komisi VI DPR membentuk Panja bisa menghambat Dirut Telkom dan Telkomsel untuk melakukan modernisasi perusahaan, termasuk mengoptimalkan potensi pasar yang baru akibat tumbuhnya digitalisasi. Apalagi, jika mencermati investasi Telkomsel di GoTo, semuanya telah melalui prosedur yang berlaku.

 

Dalam investasi Telkomsel di GoTo, semua tata kelola perusahaan sudah terpenuhi. Bahkan mendapatkan restu dari Telkom dan Singtel sebagai pemilik 35 persen saham Telkomsel.

 

Panja Komisi VI DPR telah menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah dan Direktur Utama PT Telkomsel Hendri Mulya Syam pada Selasa (14/6). Seusai rapat, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menjelaskan bahwa investasi Telkomsel di GoTo sudah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Menurutnya, investasi itu telah melalui proses dan inisiasi yang dilakukan oleh tim. 

 

Meskipun inisiatif investasi dilakukan oleh Telkomsel, ide tersebut kemudian disetujui oleh Singtel. “Investasi di telekomunikasi digital selaras dengan strategi penguatan tiga pilar, yaitu konektivitas digital, platform dan layanan digital,” ujar Ririek.

 

Eddy Junarsin melihat prospek investasi Telkomsel di GoTo sangat bagus. Sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia, GoTo dinilai memiliki peluang pertumbuhan bisnis yang sangat besar. Menurutnya, sinergi yang makin kuat dari tiga pilar GoTo yaitu on demand, e-commerce, dan fintech akan menjadikan ekosistem ini bisa tumbuh lebih cepat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement