Selasa 22 Feb 2022 14:54 WIB

China Dorong Solusi Diplomatik untuk Atasi Krisis Rusia-Ukraina

China meminta para pihak melanjutkan dialog dan mencari solusi dengan asas kesetaraan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Seorang tentara Ukraina melihat sebuah lubang dari peluru yang ditembakkan oleh separatis pro-Rusia di desa Novoluhanske, wilayah Luhansk, Ukraina, Sabtu, 19 Februari 2022. Pemerintah China mendorong solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisis Rusia-Ukraina.
Foto: AP/Oleksandr Ratushniak
Seorang tentara Ukraina melihat sebuah lubang dari peluru yang ditembakkan oleh separatis pro-Rusia di desa Novoluhanske, wilayah Luhansk, Ukraina, Sabtu, 19 Februari 2022. Pemerintah China mendorong solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisis Rusia-Ukraina.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah China mendorong solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisis Rusia-Ukraina. Beijing meminta para pihak melanjutkan dialog dan mencari solusi dengan asas kesetaraan dan saling menghormati.

Utusan Tetap China untuk PBB Zhang Jun mengungkapkan, negaranya mengikuti perkembangan terkait krisis di perbatasan Rusia Ukraina. China, kata Zhang, juga telah sepenuhnya menguraikan posisinya pada dua pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga

"Kami menyambut dan mendorong setiap upaya untuk solusi diplomatik, serta menyerukan semua pihak terkait untuk melanjutkan dialog, konsultasi, dan mencari solusi yang masuk akal untuk mengatasi masalah satu sama lain atas dasar kesetaraan dan saling menghormati," kata Zhang dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan tentang Ukraina, Senin (21/2/2022), dilaporkan Xinhua.

Menurut dia, situasi yang tengah berlangsung saat ini di Ukraina adalah akibat dari banyak faktor kompleks. “China selalu membuat posisinya sendiri sesuai dengan ciri dari masalah itu sendiri. Kami percaya bahwa semua negara harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sesuai dengan tujuannya dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” ucapnya.

Kendati demikian, Zhang tak menyinggung tentang langkah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah di timur Ukraina. Pada Senin, Putin menandatangani dekret yang mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk sebagai negara merdeka serta berdaulat.

Putin mengabaikan peringatan Barat bahwa langkah semacam itu ilegal dan dapat menenggelamkan negosiasi damai. Merespons langkah tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia merusak upaya perdamaian. Dia mengungkapkan, negaranya menginginkan diplomasi sebagai jalan mengakhiri krisis. Namun Zelensky menegaskan, Ukraina pun siap jika harus menempuh jalur lain. 

“Kami berada di tanah kami sendiri, kami tidak takut pada apa pun dan siapa pun, kami tidak berutang apa pun kepada siapa pun, dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun,” ujarnya.

Barat sudah menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas langkahnya mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement