REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (15/2), mengatakan kekuatan dunia harus membuat traktat soal pandemi untuk memastikan penerapan transparansi setelah kemunculan wabah virus corona jenis baru, yang ia sebut berasal dari China.

Johnson mengatakan akan sangat tertarik untuk menyetujui perjanjian global itu, yang mengharuskan negara-negara anggota setuju untuk berbagi data. Johnson mengeluarkan pernyataan itu di tengah kekhawatiran Inggris dan AS soal akses yang diberikan bagi misi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke China.

"Menurut saya, apa yang dunia perlu punya adalah perjanjian umum tentang bagaimana kita melacak data seputar pandemi zoonosis ... dan kami menginginkan ada kesepakatan bersama tentang transparansi." Ia menjawab pertanyaan Reuters soal apakah ada tindakan yang ingin ia ambil untuk meningkatkan transparansi.

"Salah satu ide menarik yang muncul dalam beberapa bulan terakhir adalah usulan soal pembuatan perjanjian global tentang pandemi, sehingga negara-negara penandatangan memastikan bahwa mereka menyumbangkan semua data yang mereka miliki dan kita bisa tahu apa yang mendasari sesuatu terjadi dan bagaimana menghentikannya agar tidak terjadi lagi," katanya pada konferensi pers.

Sebagai bagian dari langkah Inggris, yang saat ini menjabat sebagai ketua negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7), Johnson ingin memimpin upaya-upaya pendekatan global terhadap pandemi, termasuk dengan sistem peringatan dini.

Namun, pernyataan akhir pekan lalu yang dikeluarkan menjelang konferensi para pemimpin G7 pada Jumat (19/2) tidak menjelaskan secara rinci tentang perjanjian menyangkut transparansi pandemi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika