REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Epidemolog UI dr. Pandu Riono mengkritisi pemerintah yang terlalu mengandalkan Gugus Tugas dalam penanganan pandemi Covid-19 berlarut di Indonesia adalah sistem yang ada saat ini. Gugus Tugas bahkan dinilainya sebagai tameng presiden yang semestinya menjadi pemberi komando tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Ini seperti komersial di TV, apa pun masalahnya andalkan Gugus Tugas, ujar dia dalam rilis survei Indikator Politik, Kamis (20/8).
Menurut dia, cara penanganan seperti saat ini tidak akan efektif untuk menangani masalah kesehatan, utamanya pandemi Covid-19. Gugus Tugas, kata dia, seakan menjadi lapisan (layer) lain yang digunakan untuk membentengi presiden dari masalah. Padahal, sambung dia, yang paling bertanggung jawab menyelesaikan masalah kesehatan saat ini adalah presiden dan dibantu oleh kabinetnya.
Sistem di Kemenkes menurut dia, telah memiliki fungsi yang siap dijalankan jika terjadipandemi. Namun demikian, lembaga ad hoc seperti gugus tugas yang tidak memiliki sangkut paut dengan kesehatan justru digunakan untuk melemparkan masalah dan membentengi penanggung jawab seharusnya.
"Termasuk, yang sering disalahkan juga adalah pemda,’’ katanya.
Pandu menjelaskan, UU Karantina Tahun 2018 juga tidak memiliki Peraturan Presiden (PP). Sehingga dinilai ada kevakuman dari regulasi yang ada.
"Tetapi yang ada malah PP PSBB, yang bahkan artinya sendiri sempat tidak dipahami oleh kabinet pemerintahan,’’ tutur dia.
Secara bahasa, PSBB ia singgung serupa dengan istilah lainnya seperti social restriction, lockdown dan lainnya. Namun, ada ketidakjelasan dalam penghentian aktivitas yang dilakukan di Indonesia.
"Kalau aktivitas itu dihentikan, dan efektif, kurva dalam sebulan bisa turun. Dan beberapa bulan bisa selesai (pandemi)" ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
